menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri pertemuan strategis bersama Kementerian Sosial RI dan pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026). Agenda ini menyoroti penguatan data bantuan sosial hingga percepatan penanganan kemiskinan.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel itu turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial memaparkan sejumlah program prioritas nasional, mulai dari penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), rencana Sekolah Rakyat, hingga strategi percepatan penurunan angka kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program berjalan tepat sasaran.
BACA JUGA:
Makassar Siaga Kemarau Ekstrem 2026, Appi: Krisis Air Harus Diantisipasi
“Yang paling krusial adalah penguatan DTSEN. Data ini menjadi dasar utama penyaluran bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Makassar saat ini mulai menyiapkan langkah digitalisasi data bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem.
Tahap awal dilakukan dengan menyiapkan agen pendata yang akan dibekali melalui bimbingan teknis sebelum turun langsung ke lapangan.
“Setelah bimtek, kami langsung lakukan pendataan. Harapannya kualitas data semakin valid,” jelasnya.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa pengelolaan data bansos kini dilakukan secara terpusat dan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, pembaruan data secara berkala menjadi kunci untuk meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.
“Dengan sistem ini, kita ingin mengurangi error dalam penyaluran bansos,” kata Gus Ipul.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat pemutakhiran data, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat melalui mekanisme usul dan sanggah.
“Masyarakat bisa menyampaikan keberatan jika merasa berhak menerima bantuan. Ini bagian dari sistem pengawasan terbuka,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas pemerintahan untuk memastikan program sosial berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
