menitindonesia, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025, di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Jumat (15/8/2025).
Dalam rapat tersebu t, masing-masing juru bicara daerah pemilihan (dapil) memaparkan aspirasi dan usulan masyarakat hasil kunjungan lapangan pada Juni lalu.
Juru bicara Dapil Makassar 1, Fahrizal Ar-Rahman Husain, menyampaikan sejumlah aspirasi prioritas yang dihimpun dari warga Kecamatan Rappocini, Makassar, dan Ujung Pandang. Ia menyoroti kebutuhan mendesak di sektor infrastruktur dan layanan publik.
“Warga banyak mengeluhkan perbaikan jalan, penanganan banjir, fasilitas pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan. Kami menegaskan agar usulan ini segera ditindaklanjuti pemerintah kota,” kata Fahrizal dalam rapat.
Reses Dapil 1 dilaksanakan pada 19–25 Juni 2025 secara individu oleh anggota DPRD, termasuk Irwan Ja’far, Andi Suhada Sappeile, Prof. Apiati Amin Syam, Muchlis Misba, dan Fasruddin Rusli. Aspirasi dihimpun melalui pertemuan dengan lurah, babinsa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Selain itu, Fahrizal juga menyoroti program pemerintah yang belum terealisasi, dan meminta perhatian khusus dari Pemkot Makassar agar segera diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, juru bicara Dapil Makassar 3, Idris, menyoroti isu lingkungan dan kebersihan di wilayah Tamalanrea dan sekitarnya. Salah satu rekomendasi penting dari warga adalah penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) karena dinilai berpotensi mencemari lingkungan di kawasan padat penduduk.
“Warga meminta agar rencana itu dikaji ulang. Selain itu, layanan kebersihan juga perlu ditingkatkan karena masih banyak keluhan keterlambatan penjemputan sampah,” ujar Idris.
Idris juga menyebut keluhan lain seperti pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS), perbaikan lampu jalan, dan penutupan lubang jalan demi keselamatan warga. Ia turut menyoroti perlunya pemerataan bantuan sosial, pemasangan CCTV di titik rawan kejahatan, serta koordinasi lintas OPD untuk mengatasi banjir di kawasan rawan genangan.
“Semua rekomendasi ini bertujuan memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan rasa aman masyarakat,” tegas Idris.
Rapat paripurna dihadiri seluruh anggota DPRD, pejabat eksekutif, dan tamu undangan. Hasil reses dari seluruh dapil akan menjadi dokumen resmi acuan Pemkot Makassar dalam menyusun program kerja dan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
