menitindonesia, MAKASSAR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan hampir Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum serta gedung DPRD di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi berujung pembakaran pekan lalu.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pemulihan infrastruktur vital, termasuk ruang publik dan sarana pelayanan masyarakat yang terdampak langsung kerusuhan.
Di Makassar, salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak, Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mengatakan pihaknya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait perbaikan gedung DPRD yang rusak berat.
BACA JUGA: Polisi Umumkan 11 Tersangka Kerusuhan DPRD Sulsel dan Makassar, Ada Pelajar hingga Mahasiswa
“Memang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa seluruh bangunan DPRD yang rusak berat akan dibantu oleh Kementerian PU. Tapi kami masih menunggu koordinasi,” kata Zuhaelsi, Rabu (3/9/2025).
Ia menambahkan, pembahasan teknis pembangunan gedung baru belum bisa dilakukan karena menunggu kejelasan status lahan dan aset dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Yang jelas, lahan dulu. Kalau memang ada tempat yang disiapkan BPKAD, baru bisa dibicarakan lebih lanjut. Supaya kalau ada kepastian, baru bisa bergerak,” tutupnya.
