Pemprov Sulsel Bidik Pemerintah Digital 2026, Indeks SPBE Naik Drastis

Asisten I Pemprov Sulsel Bakti Haruni bersama Sekdis Kominfo Sulsel Sultan Rakib dan pejabat KemenPAN RB.
menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menunjukkan komitmen mempercepat transformasi digital pemerintahan. Hal itu ditandai dengan pembukaan kegiatan Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital yang digelar Kementerian PANRB di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (25/9/2025).
Acara dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni. Ia menegaskan Sulsel siap bertransisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital 2026, sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
“Alhamdulillah, Indeks Kematangan SPBE Pemprov Sulsel dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren positif,” ujar Andi.
Capaian indeks SPBE Sulsel terus naik, dari 2,05 (predikat cukup) pada 2021, menjadi 2,35 (cukup) pada 2022. Tahun 2023 meningkat ke 3,09 (baik), dan tahun 2024 melonjak ke 3,94 (sangat baik).

BACA JUGA:
Ibunda Wagub Sulsel Wafat, Sejumlah Pejabat Datang Melayat

“Peningkatan ini bukti komitmen kita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh daerah. Saat ini progresnya sudah 90 persen lebih. Tiga daerah telah aktif, yakni Pemprov Sulsel, Pemkab Gowa, dan Pemkot Makassar, sementara 22 daerah lain dalam tahap finalisasi.
Pemprov juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat ketahanan siber sekaligus meminimalisir gangguan data dan layanan publik.
Sekretaris Dinas Kominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib, memastikan seluruh perangkat daerah siap menyesuaikan diri dengan standar evaluasi pemerintah pusat.
“Apapun model penilaian SPBE maupun Pemdi, Sulsel siap mengikuti. Kami optimistis nilai indeks SPBE akan terus meningkat seiring komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Asisten Deputi KemenPANRB, Mohammad Averrouce, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi layanan publik. Ia menyebut transformasi digital menjadi penopang target Indonesia masuk empat besar ekonomi dunia pada 2045.
“Kita dorong di 2045 menjadi nomor empat di dunia. Ini bisa tercapai kalau layanan masyarakat bergerak cepat dan investasi didorong,” kata Averrouce.