DPRD Makassar Minta Pemkot Awasi Ketat Pelaksanaan MBG, Imbas Merebaknya Kasus Keracunan

Menu MBG. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan usai maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, hingga 25 September 2025, total 5.914 orang mengalami keracunan akibat makanan dari program tersebut.
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbach, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengambil langkah antisipatif agar kejadian serupa tak terjadi di Makassar.
“Program ini sangat bagus dan mulia, hanya saja perlu dilakukan pemantauan ketat terhadap proses penyajian makanannya,” ujar Muchlis, Selasa (30/9/2025).

BACA JUGA:
Didampingi Wali Kota, Kementerian PUPR Tinjau Gedung DPRD Makassar Untuk Rencana Pembangunan

Politikus Hanura itu menekankan pentingnya pengawasan ketat oleh Dinas Kesehatan, mulai dari kebersihan dapur, penyimpanan bahan baku, hingga kualitas pemasok. Ia juga mengingatkan risiko penyajian makanan yang terlalu lama sebelum dikonsumsi siswa.
“Kalau jam 1 malam dimasak, jam 10 baru disajikan, itu rawan basi. Nasi bisa berjamur dan memicu keracunan, diare, hingga muntah-muntah,” tegasnya.
Sementara itu, Pemkot Makassar memastikan sudah menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG. Saat ini, tercatat ada 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat mencapai 138.636 orang, terdiri dari 136.645 peserta didik dan 1.991 penerima non-peserta didik kategori 3B.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pihaknya menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat sambil memperkuat koordinasi dengan sekolah.
“Untuk MBG, kita menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru, sambil terus memastikan pengawasan berjalan baik,” kata Munafri.