menitindonesia, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang sempat tersinggung dengan pernyataannya soal lambatnya realisasi belanja daerah.
Purbaya menegaskan, pernyataannya bukan untuk menyerang pihak mana pun, melainkan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran agar roda ekonomi nasional tetap bergerak.
“Kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi yang benar lah, habiskan tuh duit,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Selama beberapa bulan terakhir, Menkeu gencar mengingatkan K/L dan Pemda untuk mempercepat realisasi belanja, terutama memasuki kuartal IV 2025. Ia menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank dan belum memberikan efek pada perputaran ekonomi.
BACA JUGA:
Gaya Koboi Menkeu Purbaya: Strategi Berani Selamatkan Ekonomi RI
Purbaya bahkan melakukan safari ke sejumlah kementerian dan lembaga yang penyerapan anggarannya masih rendah. Namun, ia menegaskan kunjungannya bukan bentuk intervensi.
“Saya nggak intervensi kebijakan. Saya cuma datang, tanya: program Anda apa, kenapa belum jalan, apa yang bisa dibantu. Karena kalau nggak, uangnya nganggur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, uang yang tidak dibelanjakan justru menambah beban negara karena pemerintah tetap harus membayar bunga, sementara ekonomi tidak terdorong.
“Ekonomi lagi susah, tapi uangnya malah diam. Ya saya tegur. Sekarang mungkin ada yang sebel sama saya, biar saja,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga memastikan kebijakan fiskal pemerintah tahun ini dan tahun depan masih bersifat terbatas. Ia menegaskan tidak akan menaikkan rasio defisit APBN terhadap PDB di atas 3%, meski tetap menyiapkan sejumlah stimulus tambahan untuk mendorong ekonomi.
“Kita pastikan dana yang ada digunakan secara optimal. Bantuan tambahan tetap diberikan agar ekonomi bisa tumbuh lebih cepat,” kata Purbaya.
Berdasarkan laporan APBN KiTa per September 2025, realisasi belanja K/L yang belum terserap mencapai Rp 474,7 triliun. Menkeu bahkan telah memberi teguran keras kepada lembaga dengan serapan anggaran rendah.
Ia mengingatkan agar setiap K/L segera menyiapkan program konkret untuk menghabiskan sisa anggaran sebelum akhir tahun. Jika tidak, Purbaya memastikan anggaran akan direlokasi ke pos lain.
“Kalau nggak bisa belanja, ya saya sisir dan pindahkan. Ini sudah pertengahan Oktober, tinggal beberapa minggu lagi. Saya nggak mau uang itu cuma diam di rekening,” tegasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
