Kepala BPOM RI Taruna Ikrar memberikan keterangan kepada media seusai Forum Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (17/11/2025), didampingi jajaran pemerintah daerah.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan pentingnya sinergi BPOM–Pemprov Kalimantan Selatan dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan, mendorong UMKM naik kelas, serta mempersiapkan Laboratorium Keamanan Pangan MBG. Ia juga memperingatkan ancaman AMR sebagai silent pandemic dan menyebut keamanan pangan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
menitindonesia, BANJARBARU — Kantor Gubernur Kalimantan Selatan tampak lebih padat dari biasanya. Para kepala daerah, OPD, hingga pelaku UMKM berkumpul dalam satu forum—Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan—yang menghadirkan langsung Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., Senin (17/11/2025).
Kehadirannya membawa pesan kuat: pengawasan obat dan makanan adalah bagian dari kerja besar menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Mengawasi Bisnis, Menjaga Kesehatan Publik
Dalam forum tersebut, Taruna menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah sektor strategis yang dampaknya langsung terasa pada dua hal: kesehatan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“BPOM tidak hanya mengawasi, tapi juga memastikan kualitas hidup,” ujarnya. Ia menyebut perputaran ekonomi yang berada dalam horizon pengawasan BPOM diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun, sebuah angka yang menegaskan besarnya tanggung jawab lembaga tersebut. Karena itu, kata Taruna, kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah menjadi kunci.
Tabalong Dapat Apresiasi dan UMKM Terima Nomor Izin Edar
Salah satu momen penting dalam forum adalah apresiasi BPOM kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong. Mereka menyerahkan hibah tanah seluas 6.924 m² untuk pembangunan kantor Balai POM Tabalong. Lahan itu juga akan menjadi lokasi Laboratorium Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bagian dari program prioritas nasional untuk membangun generasi sehat.
Di hadapan para pelaku usaha, BPOM juga menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah UMKM—terutama dari sektor kosmetik. Langkah ini merupakan dorongan agar UMKM “naik kelas”, didukung melalui pendampingan regulatori dan keringanan biaya perizinan yang memang telah menjadi kebijakan BPOM.
AMR: “Silent Pandemic” yang Sudah di Depan Mata
Dalam paparannya, Taruna juga mengangkat satu ancaman besar: Antimicrobial Resistance (AMR). Ia menyebutnya sebagai silent pandemic—bahaya yang bekerja senyap namun nyata.
Data BPOM menunjukkan bahwa 86,79% apotek di Kalimantan Selatan masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. Taruna menegaskan, jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa mengikis efektivitas antibiotik dan memperburuk kualitas layanan kesehatan di daerah.
Taruna menutup sambutannya dengan satu pesan sentral: kolaborasi lintas sektor adalah jalan utama untuk memastikan obat dan makanan aman, melindungi masyarakat, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi.
Acara hari itu berakhir dengan penyerahan penghargaan kepada kabupaten/kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan DAK Non Fisik POM 2023–2024—sebuah penanda bahwa kerja kolaboratif antara pusat dan daerah kini mulai bergerak lebih sistematis.
Kalsel hari itu seperti menunjukkan satu hal: keamanan pangan dan obat bukan sekadar regulasi, tetapi investasi jangka panjang untuk masyarakat dan ekonomi daerah. (AE)
