menitindonesia, MAROS – Bupati Maros, Chaidir Syam memastikan rencana pengajuan pinjaman daerah senilai Rp100 miliar tidak akan membebani keuangan daerah. Ia menegaskan seluruh skema pembiayaan telah melalui kajian matang dan proyeksi keuntungan jangka panjang.
Chaidir menyebut Pemkab Maros saat ini tidak memiliki hutang. Karena itu, pinjaman yang direncanakan akan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maros.
“Untuk persoalan pembebanan keuangan itu sudah kita hitung. Profit yang akan dihasilkan PDAM ke depan menjadi pertimbangan utama, apalagi tingkat hunian dan kebutuhan air bersih di Maros terus meningkat,” ujar Chaidir saat dikonfirmasi, Minggu (23/11/2025).
Rencana pinjaman tersebut akan diajukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan. Saat ini, proposal masih dalam tahap perhitungan dan penilaian oleh PT SMI.
“Semuanya akan dinilai oleh PT SMI, berapa besar penguatan pembiayaan yang bisa diberikan. Sekarang masih dalam tahap perhitungan,” katanya.
BACA JUGA:
APBD Maros 2026 Resmi Disepakati DPRD dan Pemkab, Berikut Rinciannya!
Dana itu nantinya diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas tiga Instalasi Pengolahan Air (IPA), yaitu IPA Bantimurung, IPA Pattontongan, dan IPA Tanralili. Penguatan infrastruktur disebut mendesak karena kebutuhan air bersih tidak hanya bermasalah di wilayah pesisir, tetapi juga di kawasan padat penduduk dan daerah penyangga kota seperti Moncongloe, Mandai, dan Marusu.
“Kebutuhan air bersih sekarang ini sudah sangat mendesak seiring bertambahnya jumlah hunian. Ini bukan lagi hanya soal teknis, tapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Chaidir.
Menanggapi isu pemeriksaan terhadap PDAM Maros oleh kejaksaan, Chaidir menegaskan hal itu tidak berkaitan dengan rencana pinjaman daerah.
“Tidak ada hubungannya. Yang kita lakukan ini murni bagaimana sarana dan prasarana air bersih bisa dimaksimalkan. Soal pemeriksaan, kita serahkan ke penegak hukum,” katanya.
Chaidir juga memastikan belum ada rencana untuk merombak jajaran direksi PDAM. Menurutnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan PDAM masih dalam kondisi sehat.
“Belum ada. Kami lihat PDAM Maros masih dalam kondisi sehat berdasarkan audit BPKP,” jelasnya.
Ia menegaskan Pemkab Maros berkomitmen menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang selama ini banyak dikeluhkan warga.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Maros bisa mendapatkan akses air bersih yang layak tanpa terkecuali,” tutupnya.
