Hadiri KTT G20, Wapres Gibran Bahas Program MBG hingga Reformasi Pembiayaan Global

Wakil Presdien, Gibran Raka Buming Raka saat menyampaikan pidato di KTT G20 di Afrika Selatan. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Program tersebut dinilai sebagai model investasi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Wakil Presiden menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rangkaian hari pertama G20, Sabtu (22/11) waktu setempat.
Isu krisis pangan menjadi fokus utama forum tersebut. Berdasarkan laporan terbaru G20, sekitar 720 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan.
Airlangga menyampaikan Gibran memandang program MBG dapat menjadi contoh nyata pemanfaatan produk lokal sekaligus mendorong pemberdayaan petani, peternak, dan pelaku ekonomi di berbagai daerah melalui rantai pasok yang menjangkau seluruh Indonesia.

BACA JUGA:
Prabowo Terima Michael Bloomberg di Istana Negara, Bahas Penguatan SDM Indonesia

Selain pangan, Gibran juga menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan Indonesia. Hal ini merujuk pada kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire dengan tingkat kerentanan bencana tinggi.
KTT G20 yang digelar untuk pertama kalinya di benua Afrika ini dihadiri 37 kepala negara dan pimpinan organisasi internasional, termasuk Sekjen PBB, IMF, dan Bank Dunia. Forum tersebut membahas tiga sesi utama: ekonomi berkelanjutan, pembangunan dunia yang tangguh, dan isu pekerjaan layak serta tata kelola kecerdasan buatan.
Pada sesi pleno, Gibran juga menegaskan pentingnya reformasi sistem pembiayaan internasional agar lebih inklusif dan berpihak pada negara berkembang. Indonesia menilai arsitektur pembiayaan global saat ini belum memberikan ruang fiskal yang cukup bagi negara berkembang untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan.
“Wakil Presiden menegaskan bahwa pembiayaan internasional harus lebih mudah diakses dan setara bagi negara berkembang, termasuk melalui penghapusan utang, pembiayaan inovatif, dan dukungan untuk transisi hijau,” kata Airlangga.
Indonesia turut mengangkat isu inovasi digital dalam forum tersebut. Gibran memaparkan keberhasilan QRIS sebagai solusi pembayaran digital yang murah, inklusif, dan telah diadopsi berbagai negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Indonesia mendorong model serupa menjadi rujukan global untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran lintas negara.
“Beliau juga menyoroti keberhasilan solusi digital sederhana seperti QR yang telah diadopsi berbagai negara Asia, serta mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan,” lanjut Airlangga.
Indonesia menekankan reformasi pembiayaan global harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola teknologi. Karena itu, Indonesia mendorong dimulainya pembahasan mengenai economy of intelligence dan kerangka tata kelola kecerdasan buatan, mengingat perkembangan AI dinilai semakin memengaruhi sistem ekonomi dunia.