Prajurit TNI yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian di bawah naungan PBB di Lebanon. (ist)
menitindonesia, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendesak penyelidikan menyeluruh atas rangkaian serangan di Lebanon yang menewaskan personel penjaga perdamaian Indonesia dalam dua hari berturut-turut.
Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menuntut investigasi dilakukan secara cepat, transparan, dan komprehensif untuk mengungkap fakta serta pihak yang bertanggung jawab.
“Indonesia menyerukan penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap kronologi serta pihak yang bertanggung jawab. Akuntabilitas penuh harus ditegakkan,” demikian pernyataan resmi Kemenlu, dikutip Selasa (31/3/2026).
Kemenlu mencatat, dua personel Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur dalam serangan kedua yang terjadi di dekat Bani Hayyan, Lebanon selatan, pada Senin (30/3).
Insiden ini terjadi hanya sehari setelah prajurit TNI, Praka Farizal Rhomadon, tewas akibat serangan artileri tidak langsung di wilayah Adchit Al Qusayr.
Pemerintah menilai, serangan beruntun dalam waktu singkat tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.
Indonesia juga menegaskan, dua insiden ini bukan peristiwa terpisah, melainkan mencerminkan memburuknya situasi keamanan di Lebanon selatan.
“Operasi militer yang terus berlangsung telah menempatkan pasukan penjaga perdamaian PBB dalam risiko yang sangat serius,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain mendesak investigasi, Indonesia juga mengutuk keras serangan yang terjadi di wilayah tersebut.
Pemerintah menilai, serangan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan peacekeepers, tetapi juga melemahkan mandat UNIFIL sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 Tahun 2006.
“Keselamatan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap ancaman terhadap mereka adalah pelanggaran serius hukum internasional,” tegas Kemenlu.
Indonesia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya para prajurit dan menyatakan solidaritas kepada keluarga yang ditinggalkan.
Peristiwa ini menambah daftar panjang risiko yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.