Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Kekhawatiran pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang asongan di kawasan Pantai Losari terkait Surat Peringatan (SP) II mulai mereda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) tidak akan melakukan penggusuran, melainkan menyiapkan skema penataan yang lebih terorganisir.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, usai menerima puluhan pedagang yang mendatangi kantor dewan untuk mempertanyakan nasib mereka menyusul surat dari Dinas Pariwisata.
“Tidak ada penggusuran. Pemkot sudah menyiapkan skema penataan, tapi menunggu lokasi yang benar-benar siap,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, keresahan pedagang dipicu informasi yang beredar terkait rencana relokasi dalam waktu dekat. Namun, setelah dilakukan komunikasi antara pedagang dan pemerintah, isu tersebut dipastikan tidak benar.
Menurutnya, selama lokasi pengganti belum tersedia, para pedagang tetap diperbolehkan berjualan seperti biasa.
“Selama tempat baru belum ada, mereka tetap bisa berjualan. Pemerintah tidak ingin mematikan usaha masyarakat,” tegasnya.
Legislator tersebut menambahkan, penataan nantinya difokuskan pada pedagang asongan agar kawasan Pantai Losari lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung.
Sementara itu, pedagang kuliner khas Makassar tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas kawasan wisata.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pisang epe yang selama ini dikenal sebagai ikon kuliner Pantai Losari.
“Ciri khas Losari tidak boleh hilang. Pisang epe tetap ada, hanya ditata lebih rapi,” jelasnya.
Saat ini, Pemkot Makassar masih melakukan pendataan terhadap seluruh pedagang sebagai bagian dari proses penataan.
DPRD berharap langkah tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara penataan kawasan wisata dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
“Penataan penting agar kawasan tetap tertib, tapi ekonomi warga juga harus tetap jalan,” pungkasnya.
