menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah tancap gas mempercepat program perumahan rakyat. Tahun ini, program renovasi atau bedah rumah ditingkatkan drastis dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia.
Lonjakan target ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai menerima arahan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).
“Seperti renovasi rumah, tahun lalu hanya 45 ribu, tahun ini menjadi 400 ribu rumah,” kata Maruarar.
Ia menegaskan, peningkatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah memastikan program ini berjalan tepat sasaran dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS akan digunakan untuk menentukan penerima bantuan, khususnya masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 4.
“Kita kerja sama dengan BPS supaya jelas siapa yang berhak. Jangan sampai yang mampu justru menerima bantuan,” tegasnya.
Jika tahun lalu masih ada sekitar 220 kabupaten/kota yang belum tersentuh program, tahun ini pemerintah memastikan seluruh wilayah Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah.
“Tahun ini semua kabupaten/kota dapat program ini,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis dengan memanfaatkan lahan negara di lokasi-lokasi strategis untuk pembangunan perumahan rakyat. Arahan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar aset negara digunakan secara optimal untuk kepentingan publik.
Sejumlah lokasi telah mulai disiapkan, di antaranya kawasan Tanah Abang di Jakarta dan beberapa titik di Kota Bandung.
“Tanah negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat,” kata Maruarar.
Sebagai langkah awal, pembangunan hunian telah dimulai di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, sebanyak sekitar 324 unit dan ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.
Selain itu, PT KAI juga menyiapkan tambahan sekitar 500 unit hunian di Jakarta serta proyek lanjutan di Bandung.
“Kalau di Senen selesai Juni, totalnya bisa mencapai 824 unit dalam tahap awal,” jelasnya.
Pemerintah menegaskan percepatan pembangunan perumahan rakyat akan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, BUMN, hingga swasta.
“Ini kerja bersama. Ada APBN, BUMN, swasta, semua bergerak agar program ini cepat terealisasi,” tutup Maruarar.