menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menertibkan sedikitnya 60 lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, yang selama puluhan tahun berdiri di atas fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Penertiban ini sekaligus menjadi penegasan bahwa tidak ada bangunan yang kebal terhadap aturan, termasuk deretan lapak bercat kuning yang selama ini identik dengan warna Partai Golkar, partai yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi.
Lapak yang berada di sekitar SMK Negeri 4 Makassar itu akhirnya dibongkar setelah melalui proses panjang. Bahkan, sebagian besar pedagang memilih membongkar sendiri lapaknya sebelum tim gabungan turun merapikan lokasi, Kamis (23/4/2026).
Pelaksana Tugas Asisten I Pemkot Makassar, Andi Irwan Bangsawan, mengatakan penertiban dilakukan secara bertahap dan mengedepankan pendekatan persuasif.
BACA JUGA:
Tiga Kali Teguran Diabaikan, 15 Lapak PKL di Jalan Adipura Makassar Ditertibkan
“Proses ini sudah melalui tahapan panjang, mulai dari edukasi, sosialisasi hingga teguran lisan dan tertulis sebanyak tiga kali,” ujar Irwan.
Ia menegaskan, langkah humanis menjadi kunci sehingga proses penertiban berlangsung tanpa gejolak maupun penolakan dari pedagang.
“Setelah diberikan pemahaman, mereka berinisiatif membongkar sendiri. Ini menunjukkan kesadaran kolektif sudah terbentuk,” katanya.
Penertiban tersebut juga mematahkan anggapan lama bahwa lapak di kawasan Tinumbu sulit disentuh aparat pemerintah.
Kini, trotoar yang sebelumnya dipenuhi lapak kembali difungsikan untuk pejalan kaki. Sementara saluran drainase yang selama ini tertutup bangunan liar mulai dibersihkan agar kembali berfungsi optimal.
Proses pembersihan melibatkan tim gabungan lintas instansi mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Damkar hingga BPBD.
Sekitar 30 armada truk dikerahkan untuk mengangkut sisa material pembongkaran dalam sehari.
Sementara itu, Camat Bontoala, Pataullah, menegaskan kegiatan yang dilakukan saat ini lebih kepada tahap pembersihan lanjutan karena mayoritas lapak telah dibongkar sendiri oleh pemiliknya.
“Ini bukan lagi penertiban paksa. Lapak sudah dibongkar sendiri oleh pemiliknya, kami hanya merapikan sisa-sisanya,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan pembongkaran mandiri tersebut tidak lepas dari sosialisasi intensif yang dilakukan pemerintah selama berbulan-bulan.
Ia menilai kesadaran pedagang menjadi indikator keberhasilan pendekatan humanis yang diterapkan Pemkot Makassar.
Penataan kawasan Tinumbu juga mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Pemkot memastikan penertiban serupa akan terus berlanjut di sejumlah titik lain sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman.
Sebagai solusi bagi pedagang terdampak, Pemkot Makassar juga menyiapkan akses bantuan permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PKL yang bersedia pindah ke lokasi yang sesuai aturan.
“Semua pedagang yang berpindah ke tempat yang diperbolehkan akan kita bantu akses KUR agar usahanya tetap berjalan dan berkembang,” kata Appi.
