menitindonesia, MAROS – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros hingga pertengahan Juli 2026 tercatat mencapai 35,62 persen. Dari total APBD sekitar Rp1,4 triliun, anggaran yang telah terserap mencapai sekitar Rp522 miliar.
Data tersebut diungkap Bupati Maros, Chaidir Syam, saat memaparkan perkembangan pelaksanaan anggaran daerah hingga semester pertama tahun berjalan.
“Untuk data per hari ini tanggal 16, serapan sampai Juli sebesar 35,62 persen,” kata Chaidir, Kamis (16/7/2026).
Meski masih berada di angka 35 persen, Chaidir optimistis realisasi anggaran akan meningkat signifikan pada semester kedua seiring mulai berjalannya sejumlah proyek fisik di berbagai sektor.
Berdasarkan data pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan anggaran tertinggi. Hingga pertengahan Juli, realisasi anggarannya telah mencapai 62,20 persen.
BACA JUGA:
Musim Kemarau Picu Ancaman Kebakaran, Tumpukan Sampah di TPA Maros Disiram Rutin
Sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi OPD dengan serapan terendah, yakni sekitar 15 persen.
Menurut Chaidir, rendahnya serapan di Dinas PUPR bukan karena program tidak berjalan, melainkan karena sebagian besar proyek masih berada pada tahap pengadaan barang dan jasa.
“Karena pekerjaan saat ini masih proses pengadaan, misalnya tender proyek jalan dan jembatan. Saat ini sudah masuk di ULP sehingga pembayaran anggarannya nanti dilakukan setelah pekerjaan berjalan,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah proyek infrastruktur strategis sudah mulai bergerak di lapangan.
Salah satunya peningkatan Jalan Bontosomba–Bontomanurung dengan nilai proyek sekitar Rp10 miliar. Selain itu, Pemkab Maros juga melanjutkan pembangunan Jalan Bontomanurung–Bontotinggi menuju Malino dengan anggaran sekitar Rp5 miliar.
Pemerintah daerah juga mulai mengerjakan pembangunan Jembatan Pakere senilai Rp3 miliar yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas masyarakat.
Tak hanya itu, pembangunan Kantor Dinas PUPR serta sejumlah rehabilitasi gedung pemerintah juga telah memasuki tahap pelaksanaan.
Chaidir menegaskan seluruh proyek tersebut dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikelola Pemerintah Kabupaten Maros dan bukan berasal dari program Instruksi Jalan Daerah (IJD).
“Tahun ini ada sejumlah pekerjaan jalan dan jembatan yang mulai berjalan. Total ruas jalan yang dikerjakan diperkirakan mencapai sekitar 10 kilometer,” ujarnya.
Selain proyek-proyek tersebut, pembangunan jalan di wilayah Kuri dengan nilai sekitar Rp1 miliar juga telah mulai dikerjakan.
Dengan semakin banyaknya proyek yang memasuki tahap konstruksi, Chaidir yakin realisasi belanja daerah akan meningkat pesat pada paruh kedua tahun ini.
Mantan Ketua DPRD Maros itu bahkan menargetkan serapan APBD 2026 mampu menembus angka di atas 90 persen, menyamai capaian yang berhasil diraih pemerintah daerah pada tahun sebelumnya.
“Insyaallah, seperti tahun lalu, kita optimistis 90-an persen,” pungkasnya.
