menitindonesia, MAKASSAR – Transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat perhatian internasional. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).
Sebanyak 27 peserta mengikuti kunjungan tersebut. Mereka berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.
Rombongan diterima langsung Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Muhammad Roem, yang memaparkan berbagai inovasi digital Pemkot Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.
“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dipilih menjadi lokus kunjungan ini untuk berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan yang bermanfaat,” kata Roem.
BACA JUGA:
Menteri LH Sebut Pembenahan TPA Tamangapa Makassar Layak Jadi Contoh Nasional
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti pelatihan di Australia.
Course Leader Australia Awards, Rachel Nolan, mengatakan Makassar dipilih karena dinilai berhasil menerapkan praktik baik dalam tata kelola pemerintahan dan transformasi digital.
“Program ini bertujuan memperkenalkan praktik-praktik terbaik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital yang diterapkan pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Roem memaparkan perjalanan digitalisasi pelayanan publik melalui Makassar Super Apps Lontara+ yang diluncurkan pada Juli 2025.
Ia menjelaskan, sebelum hadirnya Lontara+, Pemkot Makassar memiliki 358 aplikasi yang berjalan secara terpisah di masing-masing perangkat daerah. Kondisi tersebut membuat pelayanan tidak terintegrasi dan menyulitkan pemerintah dalam mengelola aspirasi masyarakat.
Kini, seluruh layanan telah diintegrasikan dalam satu aplikasi.
“Melalui integrasi ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015 orang,” jelas Roem.
Data Kominfo mencatat, sepanjang Juli 2025 hingga Agustus 2026 terdapat 25.219 aduan yang masuk melalui Lontara+. Sebanyak 22.663 aduan berhasil diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian 89,9 persen.
Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan 92,5 persen pengguna menilai Lontara+ memudahkan akses layanan publik, 90 persen menyatakan aplikasi mudah digunakan, sementara 87,5 persen menilai pelayanan menjadi lebih transparan dan puas terhadap layanan yang diberikan.
Tak hanya memperkenalkan Lontara+, Roem juga menjelaskan fungsi Call Center 112 sebagai layanan kegawatdaruratan 24 jam serta Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) yang menjadi pusat integrasi data dan pengambilan keputusan berbasis informasi real-time.
Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau berbagai indikator strategis, mulai dari kondisi lalu lintas melalui CCTV, pelayanan pajak, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai layanan publik lainnya.
“MARVEC menjadi pusat analisis data sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat dan berbasis data,” katanya.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari para peserta. Mereka aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan digital, pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah, hingga mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
Rachel Nolan mengaku terkesan dengan sistem pemerintahan digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.
“Saya sangat terkesan dengan pusat pemerintahan Makassar yang baru serta kecanggihan sistem teknologi yang digunakan dalam merespons keluhan masyarakat. Sangat penting bagi warga untuk mengetahui bahwa pemerintah mendengarkan mereka,” katanya.
Menurut Rachel, sistem yang dibangun Pemkot Makassar memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara mudah, termasuk melalui foto, sekaligus memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penanganannya.
“Fondasi seperti ini membuat pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga pelayanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini menjadi contoh yang sangat baik bagi para pengambil kebijakan,” pungkasnya.
