menitindonesia, PAREPARE – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya data yang akurat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah terus memperbarui dan memvalidasi data balita agar program penanganan yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
Pesan tersebut disampaikan Fatmawati saat melakukan kunjungan kerja di Puskesmas Lumpue, Kota Parepare, Rabu (22/7/2026).
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel, Fatmawati menilai validitas data menjadi fondasi utama dalam menentukan langkah intervensi yang efektif.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan datanya benar. Tolong diukur ulang dan diperbarui sehingga kita mengetahui secara pasti berapa anak yang masuk kategori stunting, gizi kurang maupun wasting. Dengan data yang valid, intervensi kita juga akan lebih tepat,” tegas Fatmawati.
Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati meninjau langsung pelayanan kesehatan, berdialog dengan tenaga kesehatan dan kader, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.
Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung kebutuhan alat antropometri di puskesmas-puskesmas Kota Parepare guna memperkuat layanan pengukuran status gizi balita.
BACA JUGA:
Di HUT BMKG ke-79, Pemprov Sulsel Tekankan Pentingnya Kolaborasi Mitigasi Bencana
“Nanti kita siapkan dan kirimkan sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare,” ujarnya.
Menurut Fatmawati, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu agenda penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, upaya penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga harus mencakup perbaikan sanitasi, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemberian makanan tambahan, edukasi kesehatan remaja, hingga penguatan konsultasi pranikah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keluarga tetap menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting.
“Pemerintah bisa hadir dengan berbagai program, tetapi peran orang tua tetap menjadi yang paling utama. Pola asuh yang baik, memperhatikan kebutuhan gizi anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan anak memperoleh makanan bergizi harus dimulai dari rumah,” katanya.
Selain fokus pada penanganan stunting, kunjungan kerja tersebut juga dirangkaikan dengan penguatan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta Gerakan Tanam Cabai yang digagas untuk mendukung ketahanan pangan keluarga dan pengendalian inflasi.
Pada kesempatan itu, Fatmawati menyerahkan paket bantuan pencegahan stunting kepada 10 keluarga penerima manfaat, bantuan alat dan pelatihan pengolahan nugget ikan kepada lima kelompok UPPKA, serta bibit cabai kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Forkopimda Kota Parepare.
Menurut Fatmawati, Gerakan Tanam Cabai merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mengendalikan inflasi sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Cabai selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi. Padahal tanaman ini mudah ditanam di pekarangan rumah maupun di pot. Karena itu, saya mengajak seluruh organisasi perempuan, sekolah, kantor, dan masyarakat untuk menggalakkan Gerakan Tanam Cabai,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah terus mendampingi kelompok UPPKA agar berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing.
“Bantuan alat hanyalah langkah awal. Yang tidak kalah penting adalah pendampingan, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran agar UMKM kita benar-benar naik kelas,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempercepat penurunan stunting di daerahnya.
“Kami berharap kehadiran Ibu Wakil Gubernur menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk terus mempercepat penurunan stunting hingga mencapai target nasional,” katanya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ilham Willem, melaporkan prevalensi stunting di Parepare menunjukkan tren penurunan, dari 26,7 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen pada 2024.
Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas target nasional sehingga membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pelayanan kesehatan.
Melalui kunjungan ini, Pemprov Sulsel memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi perempuan, dan masyarakat dalam mempercepat penurunan stunting sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan pangan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.
