menitindonesia, MAROS – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai membangun tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros. Program strategis nasional ini diharapkan mampu mengubah wajah kawasan pesisir menjadi permukiman nelayan yang lebih modern, tertata, dan produktif.
Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, yang dilakukan langsung Bupati Maros Chaidir Syam, Rabu (22/7/2026).
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan serah terima lokasi pembangunan dua kampung nelayan penyangga yang berada di Desa Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajjukukang, Kecamatan Bontoa.
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan, program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan upaya pemerintah pusat untuk menata kawasan pesisir secara terpadu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Program ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih layak sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir,” kata Chaidir.
Di Kabupaten Maros, terdapat tiga lokasi yang ditetapkan sebagai penerima program tersebut, yakni Desa Nisombalia di Kecamatan Marusu, Desa Borimasunggu di Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajjukukang di Kecamatan Bontoa.
BACA JUGA:
Dilantik Pimpin KONI Maros, Chaerul Pasang Target 44 Emas dan Tembus Tiga Besar Porprov
Dari tiga lokasi itu, Kampung Nelayan Kuri di Desa Nisombalia ditetapkan sebagai kampung nelayan utama, sementara Borimasunggu dan Pajjukukang berstatus sebagai kampung nelayan penyangga.
Chaidir menjelaskan, penetapan status tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei dan verifikasi KKP dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas nelayan di masing-masing wilayah.
“Kalau aktivitasnya besar, dibangunkan kampung utama. Kalau seperti ini dibangunkan kampung penyangga,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pembangunan Kampung Nelayan Kuri sebagai kawasan utama mendapat alokasi anggaran sekitar Rp22 miliar. Sementara dua kampung nelayan penyangga masing-masing memperoleh anggaran sekitar Rp2,5 miliar.
Menurut Chaidir, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Maros mengusulkan empat lokasi pembangunan, termasuk kawasan Pelabuhan Bonto Bahari. Namun usulan tersebut tidak dapat direalisasikan karena status lahannya merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KKP, Thariq Haerul, mengatakan kampung nelayan penyangga akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung aktivitas perikanan.
Fasilitas tersebut meliputi shelter penangkapan ikan, tempat pendaratan ikan, dermaga, pabrik es portabel, hingga sarana air bersih.
“Pembangunannya ditargetkan selesai dalam waktu 135 hari atau sekitar empat bulan,” kata Thariq.
Ia menjelaskan, kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penanganan hasil tangkapan nelayan sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Sementara itu, Kampung Nelayan Kuri sebagai kawasan utama akan mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap, mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), pabrik es berkapasitas besar, rumah nelayan, kantor pengelola, hingga berbagai sarana penunjang lainnya.
“Kampung utama memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Sedangkan kampung penyangga disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas nelayan di masing-masing wilayah,” jelasnya.
Thariq menambahkan, seluruh fasilitas yang dibangun nantinya akan dikelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Warga lokal akan menjadi prioritas dalam pengelolaan kawasan, termasuk melalui kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Diambil dari warga lokal. Pasti kita akan melibatkan sumber daya lokal yang ada di sekitar sini,” ujarnya.
Setelah pembangunan rampung, KKP juga akan melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui tim khusus guna memastikan seluruh fasilitas dapat dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan.
Dengan hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap kawasan pesisir di Maros tidak hanya menjadi sentra perikanan yang lebih modern, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui dukungan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi.
