menitindonesia, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sulawesi Selatan menggelar Diskusi Refleksi 30 Tahun Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulsel, Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar, Senin (27/7/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali salah satu peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia sekaligus meneguhkan komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Mengusung tema “Hak Asasi Manusia dan Demokrasi” dengan subtema “Merawat Ingatan Sejarah, Meneguhkan Jalan Demokrasi”, diskusi dihadiri kader partai, mahasiswa, dan perwakilan organisasi kepemudaan.
Hadir sebagai narasumber senior partai sekaligus pelaku sejarah Jakobus Kamarlo Mayong Padang, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar Muhammad Yahya Mustafa, serta politisi muda PDI Perjuangan Sulsel A. Tenri Uji Idris. Diskusi dipandu oleh Risfayanti Muin.
Mewakili DPD PDI Perjuangan Sulsel, Husain Djunaid menegaskan Peristiwa 27 Juli 1996 bukan sekadar catatan sejarah, tetapi menjadi tonggak penting perjalanan demokrasi yang harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
BACA JUGA:
Target IAS Pimpin Golkar Sulsel Usai Terpilih Aklamasi di Musda XI
“Peristiwa 27 Juli bukan sekadar catatan sejarah yang dikenang setiap tahun. Ini adalah pelajaran politik dan kemanusiaan yang mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak lahir dengan sendirinya, melainkan diperjuangkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit,” ujar Husain.
Dalam pemaparannya, Jakobus Kamarlo Mayong Padang atau Bung Kobu mengajak kader PDI Perjuangan memaknai politik sebagai jalan pengabdian yang menuntut keberanian, konsistensi, dan pengorbanan.
Menurutnya, Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu titik balik yang kemudian membuka jalan menuju Reformasi 1998 setelah ruang demokrasi pada masa Orde Baru mengalami berbagai pembatasan.
“Berpartai itu berarti berjuang dan siap menderita. Mengurus kepentingan orang banyak tidak pernah mudah. Konsisten itu mahal, sementara pragmatisme selalu memiliki banyak alasan,” katanya.
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar Muhammad Yahya Mustafa membagikan pengalamannya saat menjadi wartawan yang mengikuti dinamika politik PDI sebelum berubah menjadi PDI Perjuangan.
Ia menilai PDI Perjuangan memiliki karakter ideologis yang kuat dengan keberpihakan yang konsisten kepada rakyat kecil atau kaum marhaen.
“Pada masa Orde Baru, legislator PDI dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan wong cilik. Dukungan besar kepada Megawati Soekarnoputri menjadikannya simbol harapan bagi kelompok pro-demokrasi,” ujarnya.
Mewakili generasi muda, A. Tenri Uji Idris mengingatkan pentingnya menjaga semangat perjuangan para pendahulu melalui penguatan ideologi Marhaenisme.
“Kita tidak boleh melupakan sejarah. Ruh ideologi Marhaenisme harus terus digelorakan agar semangat keberpihakan kepada rakyat, demokrasi, dan keadilan sosial tetap hidup di setiap generasi,” tegasnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan Ridwan A. Wittiri mengatakan refleksi Kudatuli merupakan bagian dari upaya merawat memori kolektif bangsa agar demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai cita-cita reformasi.
Menurutnya, Peristiwa 27 Juli 1996 menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui perjuangan dan pengorbanan banyak pihak.
“Peristiwa 27 Juli mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi tidak pernah datang sebagai hadiah, melainkan lahir dari keberanian, keteguhan sikap, dan pengorbanan banyak pihak. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama kader PDI Perjuangan, untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan keberpihakan kepada rakyat sebagaimana cita-cita perjuangan yang diwariskan para pendahulu,” pungkas Ridwan.
