Muhammad Surya bersama Presiden RI ke-7 Joko Widodo saat Rakorda PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). Dalam forum tersebut, Jokowi menunjukkan KTA PSI dan menegaskan pentingnya penguatan organisasi sebagai fondasi utama partai politik.
Oleh: Muhammad Surya Sekretaris Dewan Pakar DPP PSI
menitindonesia, OPINI — Ketika Joko Widodo mengangkat Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan kader dalam Rapat Koordinasi Daerah PSI Kota Bandung, Sabtu, 26 September 2026, perhatian publik langsung tertuju pada satu hal: Presiden ke-7 Republik Indonesia itu akhirnya secara terbuka mengonfirmasi dirinya sebagai bagian dari PSI.
Jokowi bahkan menyebut dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025 dan menunjukkan langsung kartu keanggotaannya di hadapan para kader. Bagi sebagian orang, momen itu mungkin dipandang sebagai pengumuman politik yang telah lama ditunggu. Namun, jika dibaca lebih dalam, peristiwa di Bandung sesungguhnya menyimpan pesan yang jauh lebih penting daripada status keanggotaan itu sendiri.
Yang menarik bukanlah kartu yang diangkat ke hadapan publik. Yang menarik adalah pesan yang ingin disampaikan melalui kartu tersebut.
Di tengah politik yang semakin didominasi kekuatan figur, Jokowi justru memilih berbicara mengenai organisasi.
Pilihan itu tidak dapat dilepaskan dari pengalaman panjang politik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa figur dapat menghadirkan gelombang dukungan yang besar, tetapi keberlangsungan sebuah partai pada akhirnya ditentukan oleh kualitas organisasinya. Popularitas mampu membuka pintu, tetapi tidak selalu mampu menjaga rumah tetap berdiri.
Karena itu, ketika Jokowi berbicara di Bandung, yang muncul bukanlah ajakan untuk bergantung pada kekuatan seorang tokoh. Sebaliknya, ia berulang kali menekankan pentingnya struktur partai yang hidup, kader yang bergerak, dan organisasi yang bekerja hingga tingkat paling bawah.
Dari Figur ke Organisasi
Pilihan Bandung sebagai tempat mengumumkan keanggotaannya juga mengandung makna tersendiri.
Jokowi tidak memilih panggung politik nasional di Jakarta. Ia tidak memilih forum elite. Ia hadir di tengah struktur daerah yang menurutnya telah menyelesaikan pembentukan organisasi hingga tingkat akar rumput. Dalam perspektif politik organisasi, pilihan lokasi ini bukanlah detail yang kebetulan.
Bandung menjadi simbol bahwa kekuatan partai dibangun dari bawah, bukan semata dari pusat kekuasaan.
Di sinilah letak pesan yang paling penting. Selama lebih dari satu dekade terakhir, Jokowi dikenal sebagai salah satu figur politik paling berpengaruh di Indonesia. Pengaruh tersebut membawanya dari Solo ke Jakarta, lalu ke Istana Negara selama dua periode. Namun setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, pesan yang justru ia tampilkan bukanlah tentang dirinya sebagai figur politik, melainkan tentang pentingnya institusi politik yang mampu bertahan melampaui siapa pun tokoh yang berada di dalamnya.
Pesan semacam ini memiliki arti penting bagi kehidupan demokrasi. Sebab demokrasi yang sehat tidak dapat bertumpu terus-menerus pada ketokohan. Demokrasi membutuhkan partai yang memiliki sistem, kaderisasi, regenerasi, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam konteks itu, pernyataan Jokowi mengenai parliamentary threshold menjadi relevan. Ia tidak terjebak pada perdebatan apakah angka ambang batas parlemen nantinya berada pada 5 persen, 6 persen, 7 persen, atau bahkan 8 persen. Baginya, berapa pun angka yang diputuskan oleh pembentuk undang-undang, jawabannya tetap sama: partai harus bekerja.
Pesan tersebut tampak sederhana, tetapi justru menyentuh inti persoalan. Tidak ada regulasi yang mampu menggantikan kerja organisasi. Tidak ada angka ambang batas yang dapat menjadi jaminan keberhasilan politik tanpa kader yang aktif dan struktur yang hidup.
Karena itu, kartu anggota yang ditunjukkan Jokowi di Bandung dapat dibaca sebagai simbol keterikatan pada sebuah organisasi politik. Namun makna yang lebih besar berada di balik simbol tersebut. Jokowi seolah ingin menegaskan bahwa masa depan partai tidak boleh bergantung pada efek kejut sebuah peristiwa atau magnet seorang tokoh. Masa depan partai harus dibangun melalui kerja yang konsisten, kaderisasi yang berkelanjutan, dan kehadiran yang nyata di tengah masyarakat.
Bagi PSI, pesan ini tentu memiliki arti strategis. Bergabungnya seorang mantan presiden menghadirkan perhatian publik yang besar dan energi politik yang tidak kecil. Namun energi itu hanya akan menjadi kekuatan apabila mampu diterjemahkan menjadi konsolidasi organisasi, penguatan kader, dan perluasan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, yang akan menentukan masa depan sebuah partai bukanlah siapa yang memegang kartu anggota, melainkan apa yang dilakukan organisasi setelah kartu itu ditunjukkan kepada publik.
Karena dalam politik yang bertahan lama, momentum dapat menarik perhatian sesaat. Tetapi hanya organisasi yang kuat yang mampu mengubah perhatian menjadi kepercayaan, dan kepercayaan menjadi kekuatan yang bertahan melampaui zamannya.
