menitindonesia, MAKASSAR – Realisasi investasi di Kota Makassar menunjukkan tren positif. Hingga semester I atau periode Januari-Juni 2026, nilai investasi yang masuk telah menembus Rp2,7 triliun.
Capaian tersebut setara sekitar 77 persen dari target investasi Pemkot Makassar tahun 2026 sebesar Rp3,5 triliun.
Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi iklim investasi di Kota Makassar.
“Jadi, berdasarkan data terkini, realisasi investasi Kota Makassar sampai dengan triwulan kedua, dari Januari sampai Juni, berada di angka Rp2,7 triliun lebih,” kata Mario, Kamis (13/8/2026).
Dengan masih tersisa enam bulan hingga akhir tahun, Pemkot Makassar optimistis realisasi investasi terus bertambah. Bahkan, pemerintah berharap capaian 2026 bisa melampaui realisasi investasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp5,2 triliun.
“Harapan kami sampai akhir tahun realisasinya tidak hanya memenuhi target Rp3,5 triliun, tetapi juga bisa melampaui capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,2 triliun,” ujarnya.
BACA JUGA:
Jelang HUT RI, Appi Minta Siskamling hingga CCTV Makassar Diaktifkan
Berdasarkan sektor usaha, investasi terbesar hingga semester I 2026 berasal dari sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi dengan nilai sekitar Rp638,78 miliar.
Disusul sektor perdagangan dan reparasi sekitar Rp451,90 miliar, perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp351,88 miliar, pertambangan Rp281,70 miliar, serta hotel dan restoran sekitar Rp224,98 miliar.
“Komposisi tersebut menunjukkan bahwa investasi di Makassar tidak hanya bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, tetapi juga berkembang pada sektor transportasi, logistik, telekomunikasi, properti, hingga pariwisata dan perhotelan,” jelas Mario.
Dari sisi sumber modal, investasi dalam negeri masih mendominasi. Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai sekitar Rp2,1 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar Rp617,9 miliar.
Mario mengatakan salah satu faktor penting dalam menjaga akurasi realisasi investasi adalah kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
DPM-PTSP Makassar pun memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk mendatangi langsung lokasi usaha.
“Pertama, kami melakukan sosialisasi karena banyak pelaku usaha yang belum memahami bagaimana cara pelaporan realisasi investasi. Pelaporan realisasi ini dilakukan melalui sistem OSS,” katanya.
Selain pengawasan lapangan, DPM-PTSP menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan LKPM secara daring maupun langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Mario menyebut tingkat kepatuhan pelaku usaha sejauh ini tergolong baik. Pihaknya juga belum menemukan perusahaan yang sengaja mengabaikan kewajiban pelaporan.
“Sejauh ini tidak ada perusahaan yang tidak melaporkan realisasi investasinya. Kami juga menyiapkan layanan pendampingan, baik secara online maupun langsung di MPP agar proses pelaporan semakin mudah,” pungkasnya.
