menitindonesia, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas untuk menyumbat kebocoran kekayaan alam Indonesia. Praktik curang ekspor Sumber Daya Alam (SDA) lewat manipulasi harga atau underinvoicing yang merugikan negara hingga USD 908 miliar selama 34 tahun terakhir, kini resmi disikat habis.
Gemas melihat kekayaan alam dikeruk tanpa hasil maksimal bagi rakyat, Prabowo memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis—seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan mineral kritis. Kebijakan ini dieksekusi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI sejak 1 Juni 2026 lalu.
Prabowo menegaskan, keputusan radikal ini bukanlah ajang unjuk keberanian, melainkan panggilan tugas untuk melindungi kedaulatan ekonomi bangsa sesuai amanat UUD 1945.
“Dan ini bukan soal berani atau tidak berani. Ini kewajiban. Saya telah disumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD),” tegas Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026).
BACA JUGA:
Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai: Bukti Kita Mampu Urus 42 Juta Warga Jabodetabek!
Di hadapan para menterinya, Prabowo blak-blakan menyoroti ironi ekonomi Indonesia. Meski pertumbuhan ekonomi rata-rata stabil di angka 5 persen selama tujuh tahun terakhir, faktanya angka kemiskinan dan penyusutan kelas menengah tak kunjung teratasi. Hal ini diyakini akibat kekayaan negara bocor ke tangan segelintir oknum.
“Berarti there’s something wrong with our system. Jadi, waktu itu, kita harus lihat dong, kalau ada penyakit, masa kita diam? Kita harus cari sumbernya apa, kita perbaiki,” sentil mantan Menteri Pertahanan tersebut.
Melalui ‘tameng’ ekspor satu pintu via Danantara, Prabowo menargetkan penerimaan negara bisa melonjak drastis. Duit hasil ekspor tersebut nantinya akan disuntikkan penuh untuk membiayai program-program prioritas pro-rakyat, sekaligus menahan laju defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap PDB.
Prabowo sadar betul, kebijakannya memutus mata rantai kecurangan ekspor ini pasti memicu perlawanan atau tentangan dari kelompok tertentu. Namun, ia mengaku pantang mundur selangkah pun.
“Soal risiko, ya apa boleh buat. Kenapa saya mau jadi Presiden kalau saya enggak berani menghadapi risiko? Ini kewajiban, dan saya ajak menteri-menteri, saya ajak semua,” pungkas Prabowo mantap.
