-
Status WHO-Listed Authority (WLA) tak hanya mengangkat reputasi Indonesia di mata dunia. Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, BPOM kini menjadi pusat pembelajaran regulasi vaksin bagi negara-negara berkembang, dengan Ghana menjadi salah satu yang pertama datang untuk belajar langsung ke Jakarta.
menitindonesia, JAKARTA — Pengakuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melalui status WHO-Listed Authority (WLA) pada Desember 2025 mulai menunjukkan dampak strategis yang melampaui batas nasional.
Indonesia kini tidak hanya dikenal sebagai negara dengan sistem regulasi vaksin yang diakui dunia, tetapi juga mulai memainkan peran baru sebagai pusat pertukaran pengetahuan dan penguatan kapasitas regulator kesehatan global.
Peran tersebut terlihat dalam penyelenggaraan Institutional Capacity Building Program for Ghana FDA – Training on Vaccine Regulatory Oversight yang dibuka langsung oleh Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Program yang digelar dalam kerangka South-South Cooperation itu diikuti delegasi dari Ghana Food and Drugs Authority (FDA Ghana) dan Noguchi Memorial Institute for Medical Research, dengan dukungan Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID/LDKPI).
BACA JUGA:
Taruna Ikrar Gandeng Kalbe, BPOM Pacu Revolusi Terapi Gen dan Sel di Indonesia
Bagi Taruna Ikrar, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem kesehatan global melalui kolaborasi antarsesama negara berkembang. Melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik, kedua negara diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan regulator kesehatan secara berkelanjutan.
Posisi Indonesia dalam kerja sama ini menjadi semakin strategis setelah BPOM memperoleh status WLA dari WHO. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa sistem pengawasan produk kesehatan Indonesia telah memenuhi standar internasional dan memiliki kapasitas yang layak menjadi rujukan bagi regulator negara lain.
Pengalaman itulah yang kini dibagikan kepada Ghana. Selama program berlangsung, peserta akan mendalami tiga pilar utama pengawasan vaksin, yakni Marketing Authorization, Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection, dan Laboratory Testing. Pada aspek laboratorium, pembelajaran difokuskan pada Potency Testing dan Lot Release, dua komponen penting untuk menjamin mutu vaksin sebelum digunakan masyarakat.
Materi tersebut mencakup seluruh rantai pengawasan vaksin, mulai dari evaluasi sebelum izin edar, inspeksi fasilitas produksi, pengawasan penerapan standar manufaktur, pengujian laboratorium, hingga proses pengambilan keputusan regulator berdasarkan bukti ilmiah.
Seluruh tahapan itu bermuara pada satu tujuan: memastikan setiap vaksin yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, dan efektivitas.
Dari Transfer Teknologi Menuju Transfer Kepercayaan
Kerja sama Indonesia-Ghana di sektor vaksin sesungguhnya telah berkembang lebih luas. Salah satu fondasinya adalah kolaborasi antara PT Bio Farma dan Atlantic Life Science di Ghana dalam program transfer teknologi vaksin.
Namun bagi Taruna Ikrar, transfer teknologi tidak cukup berhenti pada pemindahan kemampuan produksi. Yang tak kalah penting adalah berbagi keahlian dalam pengembangan vaksin, sistem penjaminan mutu, pengawasan pascaproduksi, hingga tata kelola regulasi yang memastikan setiap produk memenuhi standar internasional.
BACA JUGA:
BRIN Diminta Prabowo Cari Teknologi Ampuh untuk Jinakkan Karhutla
Sebab, kemampuan industri dan kapasitas regulator harus tumbuh secara beriringan.
Industri membutuhkan kemampuan memproduksi vaksin dengan kualitas tinggi. Di sisi lain, regulator harus memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi, inspeksi, pengujian, dan pengawasan secara independen serta berbasis sains.
Karena itu, peserta dari Ghana tidak hanya mengikuti pelatihan di ruang kelas. Mereka juga akan melakukan kunjungan langsung ke laboratorium BPOM dan fasilitas produksi PT Bio Farma untuk melihat bagaimana standar regulasi diterapkan dalam praktik.
Pendekatan tersebut memberikan pengalaman yang lebih komprehensif. Para peserta dapat memahami secara langsung proses pengujian, mekanisme pengawasan, hingga cara regulator mengambil keputusan berdasarkan data dan bukti ilmiah.
Bagi Indonesia, penyelenggaraan program ini menjadi salah satu bukti bahwa status WLA membawa tanggung jawab yang lebih besar. Pengakuan internasional bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk memperluas kontribusi Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan global.
Taruna Ikrar menegaskan pentingnya membangun hubungan jangka panjang antara BPOM dan FDA Ghana. Pertukaran pengalaman, diskusi teknis, serta kerja sama kelembagaan diharapkan terus berlanjut setelah program pelatihan berakhir.
Dengan demikian, hubungan kedua regulator tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan berkembang menjadi jejaring profesional yang mampu memperkuat sistem pengawasan kesehatan di masing-masing negara.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut bermuara pada tujuan yang sama: memastikan masyarakat memperoleh produk kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif.
Dalam konteks vaksin, kemandirian kesehatan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi vaksin. Negara juga membutuhkan regulator yang kredibel, independen, dan memiliki kapasitas ilmiah yang kuat.
Dari Jakarta, Indonesia kini menunjukkan wajah baru pasca-WLA. Bukan lagi hanya negara yang memperoleh pengakuan internasional, melainkan negara yang mulai menjadi rujukan dan pusat pertukaran pengetahuan regulasi vaksin bagi negara-negara berkembang.
Kehadiran Ghana untuk belajar langsung ke Indonesia menjadi sinyal bahwa pengalaman BPOM kini memiliki nilai strategis di tingkat global. Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, diplomasi regulasi kesehatan Indonesia memasuki fase baru: berbagi kapasitas, membangun kepercayaan, dan memperluas manfaat ilmu pengetahuan demi kesehatan masyarakat dunia.
