menitindonesia, MAKASSAR — Pemerintah daerah se-Sulawesi didorong memperkuat kolaborasi dan konektivitas antarwilayah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Potensi sumber daya alam hingga sektor pertanian dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi kawasan jika dikelola melalui kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
Rapat tersebut dipandu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman dan dihadiri sejumlah kepala daerah, perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi, serta instansi terkait.
Jufri mengatakan rakor tersebut menjadi momentum untuk membaca struktur ekonomi di kawasan Sulawesi, mengidentifikasi berbagai persoalan, menyatukan perspektif, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif antarwilayah.
BACA JUGA:
Jelang Purnabakti, Jufri Rahman Pamit ke ASN Pemprov Sulsel
“Seperti kita ketahui, Sulawesi memiliki potensi yang semakin penting dalam peta pembangunan nasional, seperti potensi sumber daya alam, pertanian, dan lain sebagainya,” kata Jufri.
Menurut dia, besarnya potensi tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan pembangunan tanpa pengelolaan yang terarah.
“Kita harus memahami bahwa potensi itu akan menjadi kekuatan pembangunan kalau kita kelola dengan kebijakan yang terintegrasi berbasis data, dilakukan berkelanjutan dan melibatkan sinergi antardaerah,” lanjutnya.
Jufri menekankan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan wilayah di sekitarnya. Karena itu, konektivitas ekonomi dan kerja sama antardaerah perlu diperkuat agar aktivitas investasi dan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Tidak ada suatu daerah yang bisa tumbuh optimal kalau berjalan sendiri. Pertumbuhan sebuah wilayah akan semakin kuat ketika konektivitas ekonomi antardaerah terbangun dan investasi bergerak lintas wilayah, serta semua pemerintahan terlibat saling memperkuat,” jelasnya.
Rakor tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.
Sonny memaparkan materi bertajuk “Memahami Statistik dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Sementara Medrilzam menyampaikan materi mengenai “Penguatan Kinerja Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai kondisi dan struktur ekonomi wilayah. Selain itu, rakor menjadi bagian dari upaya mendorong koordinasi pembangunan di Sulawesi agar semakin terintegrasi, berbasis data, dan melibatkan kerja sama lintas daerah.
