menitindonesia, MAKASSAR — Langkah cepat Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menangani antrean panjang BBM di sejumlah SPBU mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik.
Dosen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Pauzi, menilai kebijakan yang diterapkan Pemprov Sulsel menunjukkan kemampuan pemerintah daerah beradaptasi dengan persoalan yang berkembang di lapangan.
Menurut Rizal, langkah cepat diperlukan agar persoalan antrean BBM tidak melebar menjadi masalah baru, mulai dari kemacetan hingga dampak sosial di masyarakat.
“Menurut saya, Pemprov Sulsel ini punya kemampuan adaptasi yang bagus dalam merespons masalah antrean BBM. Memang dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak selalu sempurna, tetapi setidaknya dalam dua hari berjalan ini, kebijakan gubernur sudah mulai mengurai antrean BBM di Kota Makassar,” kata Rizal dalam keterangannya kepada media, Senin (14/9/2026).
Ia menilai persoalan antrean BBM tidak bisa hanya dilihat dari sisi ketersediaan bahan bakar. Jika antrean dibiarkan, dampaknya dapat merembet ke persoalan lalu lintas dan kehidupan sosial warga.
BACA JUGA:
Antrean BBM Belum Sepenuhnya Terurai, Sulsel Usul Tambah Kuota 30 Persen
“Kalau terjadi kemacetan dan seterusnya, itu bukan hanya soal BBM, tetapi juga ada dampak-dampak sosial lainnya yang harus segera ditangani. Jadi, kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan Pak Gubernur ini, tentu patut diapresiasi,” ujarnya.
Rizal turut menyoroti skema pengaturan kendaraan berat yang didorong Pemprov Sulsel, termasuk pembatasan aktivitas truk pada malam hari.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi efektif jika diterapkan konsisten dan diselaraskan dengan aturan yang telah berlaku di Kota Makassar.
“Untuk mobil truk pada malam hari memang ini harusnya efektif. Bukan hanya soal pengisian BBM, tetapi kalau melihat Perwali Makassar sebelumnya, memang ada pembatasan truk masuk kota mulai pukul 10 malam sampai pagi. Itu harusnya juga diterapkan,” jelasnya.
Selain kendaraan berat, Rizal meminta pemerintah mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Makassar.
Ia menilai sistem ganjil-genap dapat menjadi salah satu opsi mitigasi apabila antrean dan kemacetan mulai terkendali.
“Peningkatan jumlah kendaraan ini perlu diantisipasi. Semua kendaraan bisa masuk ke Makassar sementara kuotanya bertambah. Untuk mitigasi masalah ini, menurut saya perlu diberlakukan ganjil-genap,” katanya.
Namun, penerapan ganjil-genap dinilai tidak bisa diberlakukan secara membabi buta.
Rizal meminta pemerintah mempertimbangkan kendaraan yang memiliki fungsi strategis dan pelayanan publik, termasuk ambulans, kendaraan layanan pemerintah, serta angkutan umum.
“Seperti yang dijelaskan, ganjil-genap ini berlaku untuk angkutan masyarakat umum. Untuk angkutan yang sifatnya strategis, misalnya ambulans, layanan pemerintah, termasuk angkutan umum seperti ojol dan angkutan kota, saya pikir itu perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Rizal mengingatkan seluruh skema penanganan antrean BBM yang diterapkan saat ini bersifat situasional.
Karena itu, kebijakan harus terus dievaluasi berdasarkan kondisi terbaru di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap skema berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Koordinasi lintas sektor, kata dia, menjadi kunci. Tidak hanya Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh pihak terkait harus ikut mendukung agar distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara adil.
“Ini bisa dilakukan secara bertahap. Setelah antrean dan kemacetan ini terurai, kemudian yang berikutnya penting adalah dikoordinasikan dengan semua pihak. Pemprov menjalankan ini perlu juga dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga distribusi kebutuhan pokok BBM ini bisa berjalan dengan adil,” pungkasnya.
Sejalan dengan evaluasi tersebut, Pemprov Sulsel terus berkoordinasi dengan Pertamina, Satgas Tertib Pengisian BBM, serta aparat pengamanan untuk memantau efektivitas sejumlah skema yang telah diterapkan.
Pemprov Sulsel bersama Pertamina juga menyiapkan layanan Modular SPBU di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar sebagai alternatif untuk mengurangi kepadatan antrean di SPBU lainnya.
Layanan tersebut dikhususkan bagi kendaraan roda dua dengan mekanisme ganjil-genap dan pembatasan jumlah pembelian BBM.
