menitindonesia, MAROS – Anggota DPRD Kabupaten Maros, Arie Anugrah, melontarkan kritik terkait arah kebijakan anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros pada Rancangan APBD 2027.
Ia mengingatkan agar peningkatan mutu kesehatan rakyat tidak hanya tampak megah di atas kertas atau terpusat di bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), tapi harus merata sampai ke pelosok.
Kritik ini mencuat menyusul rencana Pemkab Maros yang akan menarik pinjaman daerah demi mendanai pengembangan RSUD dr La Palaloi dan pengadaan alat kesehatan skala besar.
BACA JUGA:
DPRD Maros Kejar PAD dari Tenant Bandara, Tapping Box Bakal Ditambah
Arie menegaskan, secara prinsip DPRD mendukung langkah pembenahan RSUD tersebut. Namun, ia mewanti-wanti dengan keras agar alokasi anggaran tidak lantas menganaktirikan fasilitas kesehatan di garda terdepan, seperti Posyandu dan ketersediaan ambulans desa.
“Kami percaya kebutuhan pemda sudah melalui kajian. Namun, jangan hanya Puskesmas atau RSUD yang dimaksimalkan. Posyandu di tingkat kelurahan dan desa juga sangat butuh sentuhan,” tegas politikus PAN tersebut, Jumat (25/9/2026).
Arie kemudian membeberkan realita memprihatinkan yang kerap luput dari perhatian pemda. Menurutnya, saat ini masih banyak bangunan Posyandu di pelosok Maros yang kondisinya sangat sempit dan tidak layak menampung warga.
“Ibu-ibu harus menunggu giliran sambil menggendong balitanya dalam kondisi kepanasan. Padahal, pelayanan kesehatan anak itu sangat butuh kenyamanan ekstra,” kritiknya tajam.
Tak hanya soal fisik bangunan Posyandu, Arie mendesak ketersediaan armada ambulans di setiap kecamatan hingga kelurahan. Menurutnya, hal ini sudah menjadi kebutuhan darurat yang tak bisa ditawar untuk merespons kondisi kritis warga dengan cepat.
Sebagai informasi, dalam dokumen pembahasan RAPBD Maros 2027 saat ini, proyeksi pendapatan daerah dipatok sebesar Rp 1,41 triliun dengan target belanja daerah menembus Rp 1,51 triliun. Defisit anggaran senilai Rp 100 miliar inilah yang rencananya akan ditambal pemerintah daerah melalui skema pembiayaan utang.
