menitindonesia, MAKASSAR – Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara nasional.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (2/10/2026).
Makassar bersama empat daerah lainnya menjadi lokasi uji coba sejumlah pembaruan dalam sistem pelayanan kesehatan. Tiga kebijakan yang diuji meliputi Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan sistem pembayaran Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik penunjukan tersebut. Dia memastikan Pemkot Makassar siap mendukung pelaksanaan uji coba reformasi JKN, termasuk sebagai daerah percontohan di luar Pulau Jawa.
BACA JUGA:
Hari Kesaktian Pancasila, Appi Ajak ASN Makassar Amalkan Nilai Pancasila
“Kami berterima kasih atas kepercayaan untuk program menjadi percontohan nasional. Ini bukti program kita canangkan diperhatikan pusat,” kata Munafri.
Dalam penerapan RBKP, alur rujukan pasien akan disesuaikan dengan kebutuhan medis serta kemampuan dan kompetensi masing-masing fasilitas kesehatan.
Skema tersebut diharapkan membuat pasien mendapatkan penanganan yang lebih tepat tanpa harus menjalani proses rujukan berulang atau menuju fasilitas yang tidak sesuai kapasitas.
Sementara KRIS diarahkan untuk menyeragamkan standar fasilitas rawat inap bagi peserta JKN. Kebijakan ini bertujuan mengurangi perbedaan fasilitas berdasarkan kelas perawatan.
Adapun iDRG menggunakan pengelompokan diagnosis dan tindakan medis sebagai dasar pembayaran layanan kesehatan. Sistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan sekaligus mendukung keberlanjutan program JKN.
Munafri menilai uji coba reformasi JKN menjadi momentum untuk membenahi tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Makassar.
“Ini sangat penting, karena ini bukan hanya menyangkut kepentingan sepihak, tetapi juga kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat, yang menjadi perhatian Presiden melalui Kementerian Kesehatan,” tuturnya.
Penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengukur kesiapan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, serta mekanisme pelayanan dan rujukan sebelum reformasi diterapkan lebih luas.
Munafri mengatakan sejumlah fasilitas kesehatan di Makassar telah dikunjungi tim pemerintah pusat untuk melihat langsung kesiapan pelayanan. Fasilitas tersebut mencakup puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit milik Pemprov Sulsel, hingga rumah sakit vertikal milik kementerian.
“Tim dari pusat kemarin sudah dilihat beberapa puskesmas kita, rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi, hingga rumah sakit kementerian. Semuanya ada di Kota Makassar,” ujarnya.
Pemkot Makassar, kata Munafri, siap menerima masukan dari pemerintah pusat terkait fasilitas maupun pelayanan yang masih perlu dibenahi.
“Kami sudah menyampaikan, jika ada hal yang perlu ditingkatkan dan dibenahi, tolong disampaikan kepada kami,” katanya.
Dia berharap proses uji coba tersebut dapat mengidentifikasi berbagai kendala sejak awal sehingga perbaikan bisa dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
“Dari pemerintah kota, tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain memberikan dukungan semaksimal mungkin terhadap program ini,” jelasnya.
Munafri menegaskan penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan bukan sekadar menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, program tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat layanan kesehatan yang lebih merata, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Tentu, kami berkomitmen menjadikan proses ini sebagai pijakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal,” pungkasnya.
