menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menahan gejolak harga beras, daging ayam ras, dan cabai rawit menjelang akhir 2026. Meski produksi dalam negeri diproyeksikan surplus, distribusi antardaerah dan program stabilisasi harga terus diperkuat untuk menjaga pasokan sekaligus meredam tekanan inflasi pangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras, daging ayam ras, dan cabai rawit menjadi sumber inflasi pangan tahunan pada September 2026. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, pemerintah mengandalkan Proyeksi Neraca Pangan sebagai acuan dalam memantau keseimbangan produksi dan kebutuhan komoditas di dalam negeri.
Berdasarkan proyeksi tersebut, Indonesia diperkirakan mengalami surplus produksi beras sebesar 3,56 juta ton, daging ayam ras 775 ribu ton, dan cabai rawit 638,5 ribu ton. Tantangannya, pemerintah harus memastikan kelebihan pasokan di daerah produsen dapat menjangkau wilayah yang mengalami kekurangan dan kenaikan harga.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan produksi dalam negeri masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ketiga komoditas tersebut. Karena itu, pengaturan pasokan dan distribusi dinilai penting agar harga di tingkat petani, peternak, maupun konsumen tetap terkendali.
BACA JUGA:
Genjot Ketahanan Pangan, Kementan Kembangkan 100 Ribu Hektare Kawasan Pertanian di Papua Selatan
“Tentu ini harus distabilisasi. Produksi daging ayam, cabai, dan beras dari peternak dan petani kita banyak. Indonesia pun tidak perlu impor, bahkan sudah mulai ekspor. Harga di produsen dan konsumen harus sama-sama baik,” ungkap Amran dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Salah satu upaya yang terus diperluas adalah Gerakan Pangan Murah (GPM), yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Sejak Januari hingga Oktober 2026, program ini telah digelar sebanyak 9.333 kali di 38 provinsi dan 453 kabupaten/kota.
Cakupan tersebut melampaui pelaksanaan sepanjang 2025 yang menjangkau 385 kabupaten/kota. Pemerintah mengandalkan GPM untuk membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, terutama di wilayah yang mengalami tekanan pasokan.
Untuk menekan harga daging ayam ras, pemerintah juga berupaya mengendalikan biaya produksi peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Program yang dijalankan Bapanas bersama Perum Bulog ini ditujukan agar peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang lebih terkendali.
Pemerintah turut menyiapkan subsidi biaya angkut bagi daerah yang mengalami fluktuasi harga daging ayam. Dukungan distribusi dari wilayah produsen diharapkan dapat memperlancar pasokan ke daerah yang membutuhkan sehingga harga di tingkat konsumen lebih terkendali.
Sementara itu, stabilisasi harga cabai rawit dilakukan melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Melalui program ini, stok dari daerah surplus dapat dikirim ke wilayah yang kekurangan pasokan, termasuk dengan melibatkan petani dalam kelompok Champion Cabai binaan Kementerian Pertanian.
Sepanjang 2026, realisasi FDP untuk cabai rawit tercatat mencapai 5.590 kilogram. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.150 kilogram dikirim dari Enrekang, Sulawesi Selatan, ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Sementara itu, 1.140 kilogram disalurkan ke Lombok Tengah dan 1.300 kilogram ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan anggaran subsidi distribusi masih tersedia untuk membantu penyaluran pangan dari daerah yang memiliki kelebihan pasokan ke wilayah yang membutuhkan.
“(Untuk) angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah. Bapanas memastikan bahwa daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Anggaran FDP kita masih ada,” kata Hermawan usai meninjau pasar di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Untuk menjaga stabilitas harga beras hingga akhir tahun, pemerintah memperkuat penyaluran beras melalui program SPHP yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bapanas telah memberikan tambahan penugasan kepada Bulog sebanyak 74,18 ribu ton dengan memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia.
Tambahan penugasan itu diberikan setelah Bulog menuntaskan penyaluran SPHP beras tahap pertama sebanyak 829 ribu ton pada 23 September 2026. Bapanas juga tengah memproses tambahan penyaluran sekitar 125 ribu ton untuk menjaga ketersediaan beras SPHP di pasaran.
Di sisi lain, pemerintah memproses bantuan pangan beras tahap ketiga untuk periode Oktober–Desember 2026 bagi 33,24 juta penerima. Program yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut diperkirakan membutuhkan alokasi beras dari CBP hingga 997 ribu ton, dengan penyaluran ditargetkan mulai Oktober.
Melalui berbagai intervensi tersebut, pemerintah berupaya memastikan pasokan pangan tersedia di daerah yang mengalami gejolak harga. Surplus produksi diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat apabila diikuti distribusi yang lancar, stabilisasi harga, dan penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran.
