Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, dikerubuti wartawan usai sidang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Rudianto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi menjadi momentum penting untuk rekonsiliasi nasional dan memperkuat persatuan bangsa.
menitindonesia, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyambut persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Regulasi tersebut dinilai menjadi harapan baru dalam upaya memberantas korupsi hingga berbagai kejahatan yang merugikan masyarakat.
Rudianto menilai, persetujuan RUU Perampasan Aset merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat terhadap hadirnya instrumen hukum yang lebih kuat untuk menyita hasil kejahatan.
Seluruh fraksi DPR RI sebelumnya menyetujui RUU Perampasan Aset dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (19/11/2026).
“Alhamdulillah, hari ini dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset yang sudah lama menjadi ekspektasi masyarakat akhirnya disahkan,” ujar Rudianto dalam keterangannya, Kamis (19/11).
Ia berharap proses pengundangan regulasi tersebut segera rampung agar UU Perampasan Aset dapat berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan yang menghasilkan keuntungan secara ilegal.
Menurut legislator NasDem itu, pengaturan perampasan aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain yang merugikan masyarakat juga dapat dijangkau melalui regulasi tersebut.
Di antaranya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), narkotika, perjudian daring, penipuan daring, penggelapan, hingga penipuan berkedok perjalanan ibadah umrah.
Rudianto berharap aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban atau diserahkan kepada negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini menjadi harapan baru agar undang-undang ini betul-betul bisa memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Mereka tidak boleh bermain-main, khususnya dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” tegasnya.
Meski menyambut positif persetujuan RUU tersebut, Rudianto mengingatkan bahwa keberadaan undang-undang saja tidak cukup untuk memberantas kejahatan. Konsistensi dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menerapkannya menjadi faktor penting.
Ia menilai, efektivitas UU Perampasan Aset nantinya sangat bergantung pada profesionalitas aparat dalam menjalankan kewenangan sesuai ketentuan hukum.
Rudianto berharap regulasi tersebut benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
“Harapannya, undang-undang ini benar-benar ditegakkan oleh aparat penegak hukum kita dan menjadi jawaban terhadap persoalan korupsi yang sampai hari ini masih menjadi problem bangsa,” pungkasnya.