menitindonesia, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti polemik surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan tingkat SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta pemerintah membenahi tata kelola administrasi pendidikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Lalu Hadrian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik tersebut. Menurutnya, kedua putusan lembaga peradilan itu harus dihormati sebagai bagian dari penegakan hukum sekaligus momentum memperbaiki tata kelola administrasi pendidikan.
“Pendidikan merupakan urusan fundamental negara. Oleh karena itu, setiap keputusan administratif yang berkaitan dengan pengakuan dan penyetaraan ijazah harus dilakukan secara cermat, objektif, dan profesional, berpedoman pada dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme verifikasi yang akuntabel,” kata Lalu Hadrian dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Dia menegaskan, polemik penyetaraan ijazah Gibran harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan dokumen pengakuan hasil pendidikan. Setiap keputusan administratif harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA:
Dasco Ungkap 4 RUU Prioritas DPR pada Masa Sidang II, Ada Perampasan Aset
Dalam perkara tersebut, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Dalam pertimbangannya, MK juga menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan.
Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana putusan lembaga peradilan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Jangan sampai kelemahan dalam tata kelola administrasi pendidikan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Selain menyoroti polemik tersebut, Lalu Hadrian mendorong pemerintah membenahi regulasi penyetaraan ijazah bagi warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Menurutnya, mobilitas masyarakat Indonesia semakin tinggi. Kondisi itu membuat semakin banyak anak Indonesia mengikuti pendidikan melalui berbagai sistem pendidikan internasional. Karena itu, negara harus memberikan kepastian hukum terkait pengakuan hasil pendidikan mereka ketika kembali ke Tanah Air.
Dia menilai aturan penyetaraan ijazah perlu mengatur secara jelas persyaratan dokumen, verifikasi keaslian ijazah, pengakuan institusi pendidikan luar negeri, penilaian kesetaraan jenjang, hingga kewenangan lembaga penerbit surat keterangan penyetaraan.
Selain itu, standar pelayanan, batas waktu penyelesaian, dan mekanisme pengaduan juga harus diperjelas agar masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus pengakuan ijazah.
Lalu Hadrian menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi terkait pengakuan dan penyetaraan hasil pendidikan luar negeri.
Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdapat Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sementara penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri sebelumnya diatur melalui Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024.
“Artinya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang sudah ada. Kita harus memastikan apakah pengaturan yang tersedia sudah cukup kuat, saling terintegrasi, dan mampu menjawab persoalan di lapangan. Jangan sampai ada celah pengaturan yang pada akhirnya merugikan masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Lalu Hadrian menyebut penguatan aturan penyetaraan ijazah luar negeri perlu menjadi salah satu substansi dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diinisiasi Komisi X DPR RI.
Menurutnya, pengakuan dan penyetaraan hasil pendidikan luar negeri membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat sehingga tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif kementerian.
Komisi X DPR RI mendorong revisi UU Sisdiknas dapat menghadirkan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri.
Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pengakuan atas hasil pendidikannya, sekaligus memastikan standar mutu, validitas, dan kredibilitas sistem pendidikan nasional tetap terjaga.
