menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah mulai memperkuat pembenahan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Pertamina menambah armada pengangkut untuk mengantisipasi hambatan pengiriman BBM ke daerah.
Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi gangguan distribusi BBM di Bali yang sempat menyebabkan cadangan bahan bakar menurun. Kini, pasokan di Pulau Dewata dilaporkan mulai pulih.
Bahlil yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah memperlancar distribusi agar kebutuhan BBM masyarakat di berbagai daerah tetap terpenuhi.
“Sekarang distribusinya yang kita perlancar,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
BACA JUGA:
Bahlil Tegaskan Indonesia Hormati Kontrak Gas dengan Negara Mitra
Dia menjelaskan, gangguan pasokan di Bali sebelumnya dipicu keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Kondisi tersebut membuat cadangan BBM di Bali sempat turun hingga hanya mampu memenuhi kebutuhan selama 3-4 hari.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah dan Pertamina menambah armada kapal pengangkut. Hasilnya, cadangan BBM di Bali kini kembali meningkat menjadi sekitar 11-12 hari.
Menurut Bahlil, persoalan tersebut merupakan kendala teknis dalam pengelolaan logistik Pertamina. Meski demikian, dia menegaskan seluruh pihak harus bertanggung jawab memastikan distribusi energi berjalan lancar.
“Tapi, apa pun itu, masih bagian yang harus kita tanggung jawab bersama-sama,” katanya.
Selain Bali, pemerintah juga menemukan hambatan distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam rapat evaluasi distribusi energi, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri melaporkan kendala pengiriman di beberapa daerah tersebut.
Salah satu persoalan utama adalah kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat cuaca. Padahal, distribusi BBM ke sejumlah wilayah masih mengandalkan kapal pengangkut yang melintasi jalur sungai.
Akibat pendangkalan tersebut, kapal berukuran besar kesulitan melintas sehingga pengiriman BBM tidak bisa berjalan optimal.
Sebagai solusi sementara, distribusi BBM ke wilayah terdampak mulai dialihkan melalui jalur darat. Namun, skema tersebut membutuhkan waktu tempuh lebih lama dibandingkan pengiriman melalui jalur air.
Bahlil memastikan pemerintah akan memaksimalkan berbagai upaya untuk mencegah gangguan distribusi serupa kembali terjadi.
“Kita akan melakukan maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Dia juga meminta Pertamina memperkuat armada pengangkut, termasuk menambah jumlah kapal untuk mempercepat penyaluran BBM antardaerah. Penambahan armada dinilai penting agar pasokan tetap terjaga ketika jalur distribusi utama mengalami kendala.
Pemerintah selanjutnya akan mendorong pembenahan sistem logistik energi dengan menyesuaikan moda transportasi terhadap kondisi geografis masing-masing wilayah. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan cadangan BBM sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tepat waktu.
