menitindonesia, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada 2027.
Anggaran tersebut disiapkan agar program pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak dapat dimulai sejak awal tahun. Dari total kebutuhan itu, sekitar Rp33 triliun merupakan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk 2027, sedangkan Rp9 triliun berasal dari anggaran 2026 yang belum terealisasi dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan. Tahun depan itu, kami sampaikan Bapak Presiden tadi adalah anggarannya lebih kurang Rp42 triliun. Bukannya kepada saya ya, tapi kepada Kementerian Lembaga, PU, Kementerian Dasar,” ujar Tito.
BACA JUGA:
Mendagri Ungkap Perintah Prabowo: Normalisasi Sungai Jadi Prioritas Cegah Banjir
Tito menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program pemulihan, mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar, hingga pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah terdampak.
Menurut Tito, Presiden Prabowo telah menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendukung kebutuhan anggaran tersebut. Kepastian ini diharapkan membuat kementerian dan lembaga terkait dapat segera menyiapkan pelaksanaan program pemulihan.
Tito juga mengusulkan agar proses persetujuan anggaran dilakukan lebih awal. Dengan begitu, kementerian dan lembaga dapat segera mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan sekaligus memulai proses lelang dini.
“Begitu sudah mengajukan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan yang penting sudah mengeluarkan surat setuju, maka K/L bisa melakukan lelang dini. Lelang cepat,” jelas Tito.
Melalui percepatan tersebut, pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat kembali berjalan pada Januari 2027 atau paling lambat Februari 2027.
Tito mengingatkan agar pelaksanaan pemulihan tidak terhambat persoalan administrasi dan pencairan anggaran. Jika prosesnya terlambat, pekerjaan dikhawatirkan baru bisa dimulai pada April hingga Juni 2027 sehingga masyarakat terdampak harus menunggu lebih lama.
“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari sudah kita harus running lagi. Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan kesediaan keuangan, stagnan, baru kita kerja bulan April, Mei, Juni. Kasihan masyarakat makin lama menunggu,” tegas Tito.
