menitindonesia, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi prioritas pemerintah. Pengerjaan tersebut dikebut untuk mengantisipasi potensi banjir menjelang puncak musim hujan akhir tahun ini.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 8 November 2026, dari total 137 sungai terdampak di tiga provinsi tersebut, baru 40 persen yang telah selesai dinormalisasi. Sebanyak 43 sungai atau 31 persen masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 39 sungai lainnya atau 28 persen belum ditangani.
“Pak Presiden memberikan perintah untuk segera normalisasi sungai. Itu perintah paling utama,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito mengatakan pemerintah mengerahkan personel dari Kementerian PU, TNI, dan Polri untuk mempercepat penanganan infrastruktur terdampak. Pembangunan jembatan armco, jembatan bailey, hingga jembatan gantung juga telah dilakukan di sejumlah titik.
“TNI dan Polri membangun jembatan. TNI membangun jembatan saya kira ratusan dan sampai hari ini terus jalan,” ujar Tito.
BACA JUGA:
Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal
Ia menambahkan, Polri telah membangun lebih dari seratus jembatan serta membantu perbaikan jalan. Sementara itu, pekerjaan infrastruktur berskala besar, termasuk normalisasi sungai, ditangani Kementerian PU.
Selain sungai, pemerintah juga menormalisasi 38 muara di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dari jumlah tersebut, tujuh muara telah selesai ditangani, 11 masih dalam pengerjaan, dan 20 lainnya belum dikerjakan.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia memasuki puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Pemerintah pun menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir dan tanah longsor.
“Masuknya musim hujan tahun ini mundur 20 sampai 30 hari, dan nanti puncak musim hujan ada di tiga bulan yaitu bulan Desember 2026, Januari, dan Februari 2027,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
Faisal mengatakan BMKG bersama Kemendagri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah menyusun informasi peringatan dini untuk berbagai potensi ancaman bencana.
Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui laman bmkg.go.id/peringatandini. Peringatan yang tersedia mencakup potensi curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
“Di sana ada peringatan dini terkait dengan curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kemudian kualitas udara, gempa, dan tsunami, dan sebagainya,” ujar Faisal.
Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mengurangi risiko bencana. Langkah tersebut dilakukan dengan mengarahkan hujan agar turun sejak wilayah hulu pembentukan awan serta melakukan penyemaian awan menggunakan kapur tohor untuk mencegah kondensasi.
Selain itu, pengerjaan normalisasi sungai di sejumlah daerah terus dipercepat, terutama di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang dilanda banjir bandang pada tahun lalu.
“Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ucap Faisal.
