menitindonesia, JAKARTA – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Keputusan tersebut mencuat di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024, serta menguatnya desakan sejumlah anggota DPR untuk memproses pemakzulan terhadap dirinya.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut. Kepada wartawan, Budi Arie memberikan jawaban singkat ketika dikonfirmasi mengenai informasi tersebut.
“Betul,” kata Budi Arie, sebagaimana dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Pernyataan Budi Arie tersebut memperkuat kabar yang sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Sehari sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan, Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat pengunduran dirinya menyikapi dinamika hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikannya.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran, termasuk kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
BACA JUGA:
DPR Soroti Polemik Ijazah Gibran, Pemerintah Diminta Benahi Aturan Penyetaraan
Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan
Isu pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan setelah muncul perkembangan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Putusan dan pertimbangan lembaga peradilan terkait dokumen tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
MA memutus surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran tidak sah. Sementara itu, pertimbangan MK juga menjadi bagian dari polemik mengenai bukti kelulusan pendidikan setingkat SMA yang bersangkutan.
Menanggapi persoalan tersebut, Gibran sebelumnya menyatakan keyakinannya terhadap riwayat pendidikannya. Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah,” kata Gibran.
Gibran juga menyampaikan, dirinya menghormati kritik dan aspirasi masyarakat. Ia tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
120 Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah polemik tersebut, tekanan politik terhadap Gibran juga semakin menguat di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi disebut telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berpotensi mengarah pada proses pemakzulan apabila memenuhi ketentuan konstitusi.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan,” kata Saan.
Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, juga pernah menyuarakan aspirasi agar Gibran mundur atau diberhentikan dari jabatannya.
Aksi tersebut dilakukan dengan mengangkat tulisan ‘Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan’ di lingkungan parlemen.
Yanuar menjelaskan bahwa aksinya merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang tidak memperoleh ruang interupsi dalam rapat paripurna.
“Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.
Ketua MPR Mengaku Belum Menerima Surat
Meski Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri Gibran, perkembangan tersebut masih menyisakan persoalan administratif dan ketatanegaraan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya dikonfirmasi awak media pada Rabu (12/11/2026).
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” ujar Muzani.
Muzani menegaskan bahwa tanpa adanya dokumen atau pemberitahuan resmi, MPR belum dapat mengambil langkah hukum terkait status jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kabar pengunduran diri telah dibenarkan oleh Budi Arie, proses resmi di lembaga negara masih menunggu kejelasan dokumen dan mekanisme konstitusional.
Bagaimana Nasib Jabatan Wakil Presiden?
Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang memiliki konsekuensi besar terhadap jalannya pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Namun, proses tersebut baru dapat berjalan setelah kekosongan jabatan ditetapkan sesuai mekanisme konstitusional.
Di sisi lain, dinamika politik di DPR juga masih menjadi perhatian. Usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik, legitimasi politik, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hingga Kamis (12/11/2026), perkembangan pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian nasional. Publik kini menunggu kejelasan surat pengunduran diri serta langkah resmi lembaga negara dalam menyikapi kabar tersebut.
