Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dengan menekankan pentingnya efisiensi anggaran, pemberantasan tambang ilegal, persatuan politik, serta komitmen menjalankan kekuasaan di jalan yang benar dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem.
Di hadapan keluarga besar Partai NasDem, Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang potensi kebocoran anggaran negara, tambang emas ilegal, rekonsiliasi politik, hingga filosofi Siratal Mustaqim. Pidato yang awalnya berbicara tentang efisiensi ekonomi itu perlahan menjelma menjadi refleksi tentang kekuasaan, persaingan, dan keberpihakan kepada rakyat.
menitindonesia, JAKARTA — Ada satu benang merah yang menghubungkan seluruh pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-15 Partai NasDem, di Aula NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), malam.
Prabowo memulai dengan persoalan yang sangat material, yakni uang negara. Ia berbicara tentang ratusan triliun rupiah yang menurut perhitungannya berpotensi terbuang akibat buruknya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, semakin jauh pidato berlangsung, pembicaraannya bergerak ke wilayah yang lebih mendasar: moralitas kekuasaan, persaingan politik, keberanian membela kebenaran, dan persatuan bangsa.
Di hadapan Surya Paloh dan keluarga besar NasDem, Prabowo seperti sedang menyampaikan bahwa persoalan Indonesia bukan hanya soal seberapa besar kekayaan yang dimiliki, melainkan bagaimana kekayaan itu dikelola dan untuk siapa kekuasaan dijalankan.
Angka pertama yang dilemparkan Prabowo cukup mengejutkan. Ia menyebut sepertiga APBN merupakan belanja barang dan jasa pemerintah. Dengan perkiraan nilai sekitar Rp1.200 triliun, ia menghitung terdapat potensi pemborosan hingga 40 persen atau sekitar Rp480 triliun.
“Hangus 30 miliar dolar,” kata Prabowo, merujuk pada nilai yang menurut perhitungannya hampir setara dengan US$30 miliar.
Presiden kemudian menjelaskan sumber persoalannya. Pemerintah provinsi, kabupaten, hingga rumah sakit membeli barang yang sama secara sendiri-sendiri. Setiap daerah membutuhkan bus, mobil pemadam kebakaran, komputer, dan obat-obatan. Namun, pengadaan dilakukan melalui mekanisme masing-masing.
Akibatnya, barang yang sama bisa dibeli dengan harga berbeda.
“Setiap provinsi, setiap kabupaten butuh komputer. Setiap kabupaten butuh obat di rumah sakit untuk beli obat. Masing-masing rumah sakit beli obat sendiri-sendiri,” ujarnya.
Bagi Prabowo, pola belanja yang terfragmentasi itu merupakan persoalan manajemen pemerintahan yang harus dibenahi.
Ia membayangkan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui satu badan sehingga kebutuhan pemerintah dapat dikonsolidasikan. Dengan kekuatan pembelian yang lebih besar, negara berpeluang mendapatkan harga lebih kompetitif.
Di sinilah Prabowo meletakkan gagasan efisiensi sebagai bagian dari strategi membangun negara. Bukan hanya memangkas pengeluaran, melainkan mengubah cara pemerintah menggunakan uang rakyat.
Prabowo juga, mengangkat contoh sebuah tambang yang menurutnya telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin. Produksinya disebut mencapai 500 kilogram emas setiap bulan. Jika dihitung selama setahun, jumlahnya mencapai enam ton emas.
“Enam ton itu nilainya hampir 800 juta dolar,” kata Prabowo.
Ia memperkirakan nilainya sekitar Rp15 triliun. Angka itu kemudian ia hubungkan dengan kebutuhan pendidikan, terutama perbaikan sekolah-sekolah yang masih membutuhkan perhatian.
Dengan asumsi biaya renovasi satu sekolah sekitar Rp1 miliar, Prabowo menghitung potensi penerimaan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki 15 ribu sekolah tambahan.
Ia menyebut pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70 ribu sekolah hingga akhir Desember 2026, dari total sekitar 368 ribu sekolah yang ia sebut dalam pidatonya.
Perbandingan itu terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Emas yang keluar dari bumi Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi keuntungan segelintir pihak, sementara anak-anak masih belajar di ruang kelas yang membutuhkan perbaikan.
“Merampok itu salah, menipu itu salah. Ada yang merampok kekayaan negara. Ada yang tambang ilegal,” ujarnya.
Prabowo sedang menghubungkan persoalan penegakan hukum dengan keadilan sosial. Kekayaan alam, dalam pandangannya, harus memberikan manfaat bagi rakyat, bukan menguap melalui praktik ilegal dan kebocoran penerimaan negara.
Tetapi, di balik angka-angka besar itu, ada tantangan yang tidak kecil: memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindak secara hukum, setiap kerugian dihitung secara transparan, dan setiap rupiah yang berhasil diselamatkan benar-benar kembali kepada kepentingan publik.
Dari Rp480 Triliun Menuju Siratal Mustaqim: Ujian Moral Kekuasaan dan Persatuan Politik
Menariknya, pidato Prabowo tidak berhenti pada urusan anggaran dan penegakan hukum. Ia mulai berbicara tentang sesuatu yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari perjalanan politiknya: persaingan dan kekalahan.
Prabowo mengingatkan bahwa tidak semua partai yang kini berada di sekelilingnya dahulu menjadi pendukungnya dalam Pilpres.
Ia menyebut Muhaimin Iskandar dan partai-partai yang pernah berada di luar barisan politiknya. Namun, baginya, perbedaan itu tidak harus menjadi alasan untuk membangun permusuhan.
“Kita sama-sama anak Indonesia. Kita bersaing,” katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada partai-partai koalisi, termasuk NasDem, serta secara terbuka menyebut PDI Perjuangan sebagai pihak yang tetap memiliki kontribusi bagi bangsa meskipun tidak berada dalam koalisi pemerintah.
Pernyataan itu membawa satu pesan: persaingan politik semestinya tidak menghapus ruang kerja sama. Bahkan, Prabowo secara terbuka mengatakan Indonesia membutuhkan oposisi.
Pernyataan ini patut dicatat. Dalam sistem demokrasi, oposisi bukan musuh negara dan bukan pula penghalang pembangunan. Oposisi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi.
Prabowo kemudian memberikan contoh melalui hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Ia bercerita sempat mengirim pesan kepada Pramono agar iklan-iklan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dibersihkan. Awalnya, ia mengira pemasang iklan tersebut berasal dari kelompok politik yang berbeda dengannya.
Namun, Pramono menjelaskan bahwa pemasangnya justru kader Gerindra.
Prabowo mengaku tidak keberatan jika iklan tersebut dicopot, sekalipun berasal dari partainya sendiri.
Cerita itu disampaikan dengan nada bercanda, tetapi menyimpan pesan tentang bagaimana kepentingan publik seharusnya ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
Dari cerita tersebut, Prabowo kemudian membawa audiens kepada istilah yang menjadi pusat pidatonya: Siratal Mustaqim.
Ia mengisahkan bahwa sebelum datang ke acara NasDem, dirinya sempat memikirkan apa yang harus disampaikan. Ia bahkan meminta sekretarisnya mencari arti Siratal Mustaqim melalui ChatGPT.
Ketika mengetahui bahwa istilah itu ternyata telah muncul dalam doa yang dibacakan sebelumnya, Prabowo merasa ada semacam hubungan batin.
“Meski pendidikan agama saya tidak terlalu baik, tapi niat saya adalah mengikuti Siratal Mustaqim,” ujarnya.
Dari sana, ia menguraikan filosofi tentang pilihan manusia. Menurut Prabowo, setiap orang suatu saat akan dihadapkan pada dua jalan: jalan yang benar tetapi penuh rintangan, atau jalan yang salah tetapi terasa lebih mudah dan cepat.
Ia mengutip pepatah Jawa: “Sing becik ketitik, sing ala ketara.” Yang baik pada akhirnya akan terlihat, demikian pula yang buruk.
Prabowo lalu menghubungkan filosofi tersebut dengan tanggung jawab seorang pemimpin. Ia berbicara tentang keberpihakan kepada orang-orang yang lemah, miskin, dan tertindas.
“Bela mereka yang lemah. Karena yang kuat sudah nggak perlu dibela. Bela mereka yang miskin, yang kaya nggak usah dibantu. Bela mereka yang tertindas.”
Kalimat itu menjadi salah satu bagian paling kuat dalam pidatonya. Sebab, ia membawa pembicaraan dari kepentingan elite menuju mereka yang paling membutuhkan kehadiran negara.
Prabowo juga menyinggung narasi Indonesia Gelap. Ia mempertanyakan mengapa ada pihak yang menurutnya ingin merusak negeri sendiri demi ambisi politik. “Mereka itu jahat,” ucapnya.
Ia membedakan kritik terhadap presiden dengan tindakan merusak fasilitas pemerintahan yang dibangun menggunakan uang rakyat.
Dalam konteks demokrasi, perbedaan itu penting. Kritik dan oposisi merupakan hak politik warga negara, sedangkan kekerasan dan perusakan fasilitas publik merupakan persoalan hukum yang berbeda.
Menjelang akhir pidato, Prabowo kembali kepada filosofi persatuan. Ia mengingatkan bahwa kekalahan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk memusuhi orang lain.
Dengan gaya khasnya, ia menyampaikan bahwa jika sedang sedih, seseorang boleh masuk kamar dan menangis sendiri. Namun, jangan mengajak orang lain ikut bersedih. Sebaliknya, ketika gembira, kegembiraan itu boleh dirayakan bersama-sama.
Sebuah seloroh yang mengundang tawa, sekaligus menggambarkan pengalamannya menghadapi panjangnya kompetisi politik.
Prabowo menutup pidatonya dengan ucapan terima kasih kepada Partai NasDem dan harapan agar partai tersebut selalu dilindungi Tuhan serta bersama-sama memilih jalan yang lurus. (AE)
