Kasus Solar Subsidi di Sulsel Naik ke TPPU, Bareskrim Polri Telusuri Aset Para Pelaku

Bareskrim Mabes Polri
menitindonesia, JAKARTA – Bareskrim Polri mengembangkan kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik kini memburu aliran dana hingga aset yang diduga berasal dari keuntungan praktik ilegal tersebut.
Pengusutan TPPU ini dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sebagai pengembangan dari kasus yang sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, mengatakan penyidik telah menerbitkan laporan polisi model A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 607.
“Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara. Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menerbitkan laporan polisi LP A tertanggal 20 Oktober 2026 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

BACA JUGA:
Antisipasi Bencana Musim Hujan, TNI-Polri dan Pemkab Maros Perkuat Kesiapsiagaan

Suhasto menjelaskan, penyidikan tidak hanya menyasar tindak pidana asal berupa penyalahgunaan dan penyelundupan BBM subsidi. Polisi juga akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
Penelusuran mencakup aliran uang hasil kejahatan hingga aset yang diduga dibeli atau dialihkan menggunakan dana tersebut.
“Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,” ujarnya.
Dalam pengembangan perkara ini, Bareskrim akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sejumlah aset juga disebut telah disita penyidik.
Suhasto mengatakan, penyidik akan menelusuri ke mana keuntungan dari penyelundupan BBM tersebut mengalir, termasuk jika uang hasil kejahatan telah dialihkan menjadi aset.
“Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja,” tuturnya.
Dia menegaskan, Polri akan terus mengembangkan perkara tersebut untuk menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aliran dana hasil kejahatan.
“Jadi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, terus kemudian melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan juga mencegah kebocoran keuangan negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Polda Sulsel membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dan memasukkan empat orang lainnya ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
Kasus tersebut dirilis Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa (2/6/2026). Pengungkapan bermula dari penindakan terhadap tujuh truk tangki pada Februari 2026 yang kemudian dikembangkan hingga mengungkap jaringan penyelundupan solar subsidi.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu kapal tanker, dua kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang, dan enam dump truck.
Selain itu, penyidik juga mengamankan 332 jeriken solar, 12 tandon berkapasitas masing-masing 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG ukuran 3 kilogram.
Total BBM yang diamankan mencapai 229.123 liter solar subsidi dan 3.031 liter Pertalite. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Ditreskrimsus Polda Sulsel bersama sejumlah polres jajaran di berbagai daerah.