Makassar Raih Penghargaan Nasional untuk Program Berhenti Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok

Kantor Balai Kota Makassar (Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan nasional sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI ini diberikan atas upaya pemerintah daerah mengembangkan layanan konseling berhenti merokok sekaligus memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, yang mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, pada 15 November 2026 di Gedung Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta.
Nursaidah mengatakan, penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan Upaya Berhenti Merokok dan mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara berkelanjutan,” kata Nursaidah, Senin (16/11/2026).

BACA JUGA:
419 UMKM Dapat Lapak, CFD Tallo Makassar Resmi Diluncurkan

Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI sebagai apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan konseling berhenti merokok dan memperkuat penerapan kebijakan KTR.
Menurut Nursaidah, capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan program kesehatan masyarakat yang dilakukan secara konsisten. Upaya itu mencakup penyediaan layanan konseling di Puskesmas hingga pembinaan dan pengawasan kawasan tanpa rokok di berbagai lingkungan.
Salah satu indikator pelaksanaan program UBM adalah ketersediaan layanan konseling berhenti merokok di fasilitas kesehatan. Saat ini, sebanyak 50 persen Puskesmas di Makassar telah menyelenggarakan layanan tersebut dengan dukungan tenaga kesehatan terlatih.
“Melalui layanan ini, masyarakat, khususnya perokok yang ingin berhenti, mendapatkan akses konsultasi, pendampingan, serta konseling untuk membantu menjalani proses berhenti merokok,” tuturnya.
Layanan UBM juga diintegrasikan dengan kegiatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM), melalui Posbindu PTM, pelayanan terpadu di Puskesmas, serta berbagai kegiatan promotif dan preventif.
Pendampingan terhadap klien dilakukan secara berkesinambungan. Prosesnya dimulai dari asesmen, penyusunan rencana berhenti merokok, hingga pemantauan dan tindak lanjut untuk mengevaluasi perkembangan serta keberhasilan klien.
Di sisi lain, Pemkot Makassar terus memperkuat implementasi Kawasan Tanpa Rokok melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penegakan kebijakan pada tujuh tatanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, Puskesmas, kecamatan, kelurahan, Satpol PP, Satgas KTR, hingga masyarakat.
Nursaidah mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan KTR tidak hanya berhenti sebagai aturan, tetapi benar-benar diterapkan dan mampu melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian seremonial, melainkan menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab bagi Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan kualitas program pengendalian konsumsi tembakau.
Ke depan, Pemkot Makassar berkomitmen memperluas akses layanan UBM, memperkuat pengawasan KTR, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan prevalensi merokok, mencegah risiko penyakit akibat konsumsi tembakau, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat.
“Prestasi di tingkat nasional ini menjadi komitmen kita dalam membangun kota yang tidak hanya maju dari sisi pembangunan, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kualitas kesehatan dan perlindungan warga,” pungkasnya.