Telat Dua Jam, MK Tak Proses Perbaikan Gugatan Syarat Pendidikan Capres-Cawapres

Kantor Mahkamah Konstitusi (MK)
menitindonesia, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memproses berkas perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Karianton Tampubolon terkait syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Penyebabnya, dokumen perbaikan perkara Nomor 398/PUU-XXIV/2026 tersebut diserahkan melewati batas waktu yang ditentukan.
Dalam sidang perbaikan permohonan di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/11/2026), Ketua MK Suhartoyo menegaskan majelis hakim akan kembali menggunakan dokumen permohonan awal yang diajukan pemohon.
“Diterima sekarang baru sudah jam 14 lebih, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan kembali ke permohonan awal. Itu semua diberlakukan seperti itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi-nya juga menyatakan seperti itu,” ujar Suhartoyo.
Karianton yang hadir langsung dalam persidangan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya berdasarkan dokumen awal.
“Saya melakukan permohonan awal lagi, Yang Mulia,” kata Karianton.

BACA JUGA:
Mahkamah Konstitusi Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran dari Luar Negeri, Tapi Tak Bisa Diskualifikasi

Sebelumnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Karianton untuk memperbaiki permohonannya dalam waktu 14 hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan pada 3 November 2026.
Namun, dokumen perbaikan beserta alat bukti harus sudah diterima MK paling lambat Senin (16/11/2026) pukul 12.00 WIB. Sementara itu, berkas Karianton baru diterima setelah pukul 14.00 WIB.
Perkara ini menjadi sorotan karena Karianton mengaku berencana maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2029. Ia menggugat ketentuan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden.
Dalam permohonannya, Karianton meminta MK mengubah ketentuan tersebut dengan menambahkan frasa “di atas” sebelum persyaratan tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Dengan perubahan itu, ia menghendaki agar calon presiden dan wakil presiden diwajibkan memiliki pendidikan minimal di atas jenjang SMA, Madrasah Aliyah, SMK, atau pendidikan sederajat.
Karianton berpendapat tingkat pendidikan merupakan salah satu modal penting bagi pemimpin negara dalam merumuskan kebijakan, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi landasan untuk membangun visi serta instrumen kebijakan yang lebih komprehensif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, ia menilai pendidikan juga perlu ditunjang komitmen moral seorang pemimpin agar tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
Melalui permohonannya, Karianton meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden harus berada di atas jenjang tamat SMA atau sederajat.
Dengan tidak diprosesnya berkas perbaikan akibat melewati tenggat waktu, pemeriksaan perkara Nomor 398/PUU-XXIV/2026 selanjutnya akan mengacu pada permohonan awal yang diajukan Karianton.