Taruna Ikrar Bawa BPOM Mendunia, Raih detikcom Awards 2026 Berkat Pengakuan Global

Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar menerima penghargaan detikcom Awards 2026 kategori Tokoh Penguatan Regulasi Kesehatan dengan Pengakuan Global. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi BPOM dalam memperkuat reputasi regulasi kesehatan Indonesia di tingkat internasional.
  • Pengakuan dunia terhadap BPOM menjadi salah satu penanda penting perjalanan regulasi kesehatan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, kepercayaan internasional itu kini berbuah penghargaan detikcom Awards 2026.
menitindonesia, JAKARTA — Sebuah lembaga negara tidak selalu diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimilikinya. Ada ukuran lain yang jauh lebih menentukan: seberapa besar kepercayaan dunia terhadap standar, integritas, dan kemampuan lembaga tersebut menjalankan mandatnya.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedang menapaki perjalanan itu.
Di bawah kepemimpinan Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., reputasi regulator kesehatan Indonesia semakin mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Salah satu tonggak terpentingnya adalah keberhasilan BPOM memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) untuk fungsi vaksin pada 16 Desember 2025.
Capaian tersebut kini mendapat pengakuan melalui detikcom Awards 2026. Taruna Ikrar dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori Tokoh Penguatan Regulasi Kesehatan dengan Pengakuan Global, Kamis (19/11/2026).
Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya memperkuat reputasi regulator kesehatan Indonesia di tingkat internasional.
BACA JUGA:
4 Poin Deklarasi Pertemuan Xi, Trump dan Putin, Bahas Minyak hingga Nuklir
Namun, di balik penghargaan tersebut, terdapat perjalanan panjang yang tidak dibangun dalam satu malam. Ada proses evaluasi, pembenahan sistem, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga diplomasi kesehatan yang mempertemukan BPOM dengan berbagai otoritas regulator dunia.
Bagi Indonesia, status WLA memiliki arti strategis. Pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tersebut menempatkan BPOM dalam jejaring otoritas regulator yang memiliki kapasitas memenuhi standar internasional.
“Untuk meraih status itu, BPOM menjalani rangkaian WLA Performance Evaluation sejak 2023 hingga 2025,” kata Taruna Ikrar, usai menerima penghargaan tersebut.
Proses evaluasi tersebut, kata dia, menjadi ujian terhadap kemampuan sistem regulasi BPOM, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan vaksin sesuai standar yang ditetapkan WHO.

Hasilnya menjadi pencapaian penting bagi Indonesia.

Hingga Desember 2025, jejaring WLA mencakup 41 otoritas dari 39 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jepang, dan Australia.
“Indonesia bahkan tercatat sebagai negara berpendapatan menengah pertama yang meraih status WLA sebagai regulator mandiri,” tutur Taruna.
BACA JUGA:
Di KTT APEC, Prabowo Tegaskan Negara Berkembang Harus Punya Akses AI
Posisi ini memperlihatkan bahwa kapasitas regulasi kesehatan Indonesia semakin mendapatkan tempat dalam ekosistem kesehatan global.
Bukan hanya pengakuan terhadap sebuah institusi, melainkan juga kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam memastikan produk kesehatan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat.

WhatsApp Image 2026 11 20 at 09.06.38 e1795140566349

Diplomasi Regulasi dan Peluang Produk Indonesia

Pengakuan internasional tersebut kemudian menjadi modal penting bagi BPOM untuk memperluas kerja sama dan meningkatkan efisiensi pengawasan produk kesehatan.
Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah mekanisme regulatory reliance. Melalui pendekatan ini, BPOM dapat memanfaatkan hasil evaluasi dari otoritas regulator tepercaya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan regulasi.
BACA JUGA:
Prabowo Saksikan RI-China Sepakati Investasi Rp 1.300 Triliun, Ada Proyek Smart City
Hingga 2025, ungkap Taruna, BPOM telah menyetujui 191 produk melalui mekanisme tersebut. Produk yang tercakup meliputi produk onkologi, vaksin, hingga obat inovatif.
Perubahan juga terlihat pada kecepatan evaluasi. Sejak Agustus 2025, waktu evaluasi dipercepat dari sebelumnya 120 hari menjadi 90 hari kerja.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan proses regulasi yang lebih efisien tanpa mengesampingkan aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk.
Reputasi internasional BPOM juga diharapkan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk diterima oleh regulator negara mitra. Termasuk di dalamnya peluang memperluas pasar ekspor kosmetik nasional.
Di sinilah penguatan regulasi memiliki hubungan langsung dengan kepentingan ekonomi nasional. Standar yang dipercaya dunia dapat menjadi modal bagi produk dalam negeri untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar internasional.
Taruna Ikrar kemudian membawa posisi baru BPOM tersebut ke berbagai forum internasional dan meja perundingan.
Pada Januari 2026, ia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Health Sciences Authority (HSA) Singapura. Kerja sama tersebut disebut sebagai langkah pertama yang bersejarah.
Berikutnya, pada Juli 2026, Taruna menghadiri Four Country Regulatory Roundtable di Singapura. Dalam forum tersebut, Indonesia berbagi pengalaman mengenai penerapan regulatory reliance sebagai bagian dari penguatan sistem regulasi kesehatan.
Langkah diplomasi itu berlanjut melalui penandatanganan MoU antara BPOM dan European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).
“Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat standar mutu obat dan meningkatkan kapasitas laboratorium,” ujar Taruna.
BPOM juga menjalin kerja sama dengan United States Pharmacopeia (USP) dalam penerapan standar mutu global.
Rangkaian kolaborasi ini memperlihatkan bahwa penguatan BPOM tidak hanya dilakukan melalui pembenahan internal. “Hubungan dengan lembaga internasional juga menjadi bagian dari strategi membangun sistem regulasi yang semakin kuat dan kompetitif,” katanya.
Bagi Taruna Ikrar, pengakuan global tersebut sekaligus membawa tanggung jawab yang lebih besar. Reputasi yang telah dibangun harus dijaga melalui integritas kelembagaan, transparansi, serta kebijakan yang selalu berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.
Sebab, kepercayaan dunia terhadap regulator pada akhirnya harus bermuara pada satu kepentingan utama: keselamatan masyarakat.
Penghargaan detikcom Awards 2026 pun menjadi momentum untuk melihat lebih jauh perjalanan BPOM. Dari lembaga pengawas nasional yang menjalankan mandat perlindungan masyarakat, kini BPOM semakin diperhitungkan dalam jejaring regulasi kesehatan internasional.
“Pengakuan dunia itu menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan regulasi kesehatan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi produk nasional,” kata Taruna.
Menurut Taruna capaian ini tidak berhenti pada panggung penghargaan saja. “Tetapi harus terus dibuktikan melalui kualitas pengawasan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (AE)