menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut diambil Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bagi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi penerima manfaat program MBG.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan penghentian sementara operasional dapur MBG bertepatan dengan masa libur sekolah sehingga tidak mengganggu distribusi makanan kepada peserta didik.
“Kebetulan sekolah sedang memasuki masa libur. Karena masa libur cukup panjang, ini menjadi kesempatan yang baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional SPPG,” kata Qodari, Rabu (17/6/2026).
BACA JUGA:
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi
Menurutnya, evaluasi akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kondisi fasilitas dapur, proses pengolahan makanan, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.
BGN menargetkan evaluasi tersebut mampu meningkatkan standar pelayanan sehingga makanan yang diterima masyarakat memiliki kualitas yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan gizi secara optimal.
“Evaluasi yang selama ini berjalan akan diperkuat dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, terutama terkait fasilitas, proses memasak, kesehatan, kebersihan, dan kualitas makanan yang disajikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan sistem penilaian atau grading bagi seluruh SPPG di Indonesia. Nantinya, setiap dapur MBG akan dikategorikan berdasarkan kualitas pelayanan dan kinerjanya.
SPPG dengan kualitas terbaik akan masuk kategori A, sementara kategori B dan C diberikan kepada unit yang masih membutuhkan perbaikan.
“Ke depan akan ada grading. SPPG yang berkinerja baik akan mendapat penilaian lebih tinggi dan itu akan berpengaruh terhadap besaran insentif yang diterima,” jelas Qodari.
Selain menerapkan sistem peringkat, BGN juga berencana melakukan moratorium pembangunan SPPG baru. Kebijakan tersebut diambil karena jumlah dapur yang telah beroperasi dinilai cukup dan perlu ditata ulang terlebih dahulu sebelum dilakukan ekspansi.
Pemerintah akan memfokuskan pembenahan pada SPPG yang sudah berjalan, termasuk memperbarui mekanisme pemberian insentif agar lebih berbasis kinerja dan jumlah penerima manfaat.
“Fokus utama saat ini adalah memperkuat tata kelola SPPG yang sudah operasional. Termasuk mengevaluasi kembali skema insentif agar lebih efektif dan tepat sasaran,” tuturnya.
Penataan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan gizi masyarakat.
