menitindonesia, JAKARTA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat penerimaan negara mencapai Rp1.459,4 triliun hingga Juni 2026 atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempertahankan kebijakan fiskal yang ekspansif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan APBN hingga pertengahan tahun tetap berada dalam kondisi kuat, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.
“Kinerja APBN hingga semester I 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat. Pendapatan mencapai Rp1.459,4 triliun, sementara belanja negara terealisasi Rp1.656 triliun. APBN terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/7/2026).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan sebagian besar penerimaan negara masih ditopang sektor perpajakan. Hingga Juni 2026, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187 triliun atau sekitar 81,3 persen dari total pendapatan negara.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.035,7 triliun atau melonjak 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun.
Selain perpajakan, pemerintah juga mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen secara tahunan. Adapun penerimaan hibah tercatat mencapai Rp10,2 triliun.
Kuatnya penerimaan negara dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meski belanja meningkat, posisi fiskal nasional masih berada dalam koridor yang aman. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Purbaya, angka tersebut menunjukkan APBN tetap mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung akselerasi pembangunan nasional.
“Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimistis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Pemerintah berharap tren positif penerimaan negara yang terjaga hingga pertengahan tahun dapat menjadi penopang utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.
