Presiden Prabowo Subianto menyalami Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar, usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam sidang tersebut, Presiden mengapresiasi capaian kinerja BPOM, termasuk transformasi 16 layanan strategis dan keberhasilan meraih status WHO Listed Authority (WLA).
Presiden Prabowo Subianto menempatkan transformasi BPOM sebagai salah satu capaian penting Kabinet Merah Putih. Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, reformasi pelayanan publik berpadu dengan pengakuan dunia melalui status WHO Listed Authority (WLA), mengukuhkan Indonesia sebagai regulator kesehatan yang diperhitungkan di tingkat global.
menitindonesia, JAKARTA — Di ruang rapat tempat arah pemerintahan dievaluasi, tidak semua capaian memperoleh perhatian khusus Presiden. Namun, dalam Rapat Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin (20/7/2026), yang membahas perjalanan 20 bulan pemerintahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menjadi salah satu lembaga yang secara eksplisit mendapat apresiasi Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi tersebut bukan hanya ditujukan pada percepatan pelayanan publik, tetapi juga atas keberhasilan BPOM membangun sistem regulasi kesehatan yang semakin modern, adaptif, dan diakui dunia.
Di bawah kepemimpinan Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar, lembaga yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan bertransformasi menjadi institusi strategis yang ikut memperkuat iklim investasi, mendorong inovasi industri kesehatan nasional, sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam tata kelola kesehatan global.
Presiden Prabowo secara khusus menyoroti 16 layanan strategis BPOM yang mengalami transformasi signifikan. Mulai dari analisis hasil pengawasan, registrasi obat dan produk biologi, notifikasi kosmetik, registrasi pangan olahan, registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan, surat keterangan impor dan ekspor, sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi, persetujuan uji praklinik maupun uji klinik, pengawasan keamanan pangan, hingga penerbitan sertifikat ekspor obat.
Transformasi tersebut menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha, tanpa mengurangi standar keamanan, mutu, khasiat, dan manfaat produk yang menjadi mandat utama BPOM.
Pengakuan Dunia Menjadi Tolok Ukur Kepercayaan
Di antara berbagai capaian tersebut, terdapat satu prestasi yang memiliki makna jauh melampaui reformasi birokrasi, yakni keberhasilan BPOM memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Status tersebut merupakan pengakuan internasional bahwa sistem regulasi yang dijalankan BPOM telah memenuhi standar global dalam pengawasan obat, vaksin, dan produk biologis. Tidak banyak otoritas regulator di dunia yang berhasil mencapai tingkat pengakuan tersebut.
Bagi Indonesia, pencapaian ini tidak hanya meningkatkan reputasi BPOM sebagai regulator nasional. Lebih dari itu, status WHO Listed Authority membuka peluang kerja sama internasional yang lebih luas, memperkuat kepercayaan dunia terhadap produk farmasi Indonesia, mempercepat akses terhadap inovasi kesehatan, serta menjadi modal penting bagi industri nasional untuk menembus pasar global.
Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, pengakuan tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi BPOM. Reformasi yang dibangun tidak berhenti pada penyederhanaan birokrasi dan percepatan layanan, tetapi bergerak menuju standar regulasi internasional yang menjadi acuan otoritas kesehatan dunia.
Tidak mengherankan apabila Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pencapaian tersebut. Di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan kesehatan nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi, BPOM dinilai berhasil menghadirkan perpaduan antara perlindungan masyarakat, percepatan investasi, penguatan industri kesehatan, dan diplomasi regulasi Indonesia di tingkat global.
Apresiasi Presiden sekaligus menjadi penegasan bahwa transformasi kelembagaan tidak lagi diukur semata dari jumlah layanan yang diselesaikan, melainkan dari kemampuan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan negara. Dalam konteks itulah, keberhasilan BPOM meraih status WHO Listed Authority menjadi simbol bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi standar regulasi global, tetapi juga mulai dipercaya sebagai salah satu rujukan dalam tata kelola kesehatan dunia.
Menanggapi apresiasi Presiden Prabowo Subianto, Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan buah dari kerja kolektif insan BPOM di seluruh Indonesia. Menurutnya, transformasi layanan publik, reformasi regulasi, hingga pengakuan internasional melalui status WHO Listed Authority tidak mungkin terwujud tanpa dedikasi, integritas, dan profesionalisme seluruh jajaran BPOM.
“Apresiasi Bapak Presiden merupakan kehormatan sekaligus amanah bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja. Capaian ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah dari dedikasi seluruh insan BPOM, mulai dari kantor pusat hingga Unit Pelaksana Teknis di berbagai daerah yang setiap hari berada di garda terdepan melindungi masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar BPOM atas kerja keras, integritas, dan semangat pengabdian yang luar biasa,” ujar Taruna Ikrar.
Taruna menegaskan, pengakuan sebagai WHO Listed Authority bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk terus memperkuat kualitas regulasi, mempercepat pelayanan publik, memperkokoh pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan daya saing industri kesehatan nasional.
Dengan semangat kolaborasi seluruh insan BPOM, ia optimistis lembaga yang dipimpinnya akan terus mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem kesehatan nasional yang tangguh, memperluas kepercayaan dunia terhadap produk kesehatan Indonesia, dan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu regulator kesehatan yang diperhitungkan di tingkat global
