menitindonesia, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono langsung mematok pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pekerjaan rumah utama setelah resmi dipercaya memimpin lembaga tersebut.
Sudaryono menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari lemahnya transparansi hingga adanya pelanggaran yang harus segera dibenahi.
Karena itu, BGN akan mendorong sistem yang lebih terbuka dan terdokumentasi dengan baik, termasuk melalui digitalisasi layanan dan administrasi.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang,” tegas Sudaryono di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, Program MBG menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
BACA JUGA:
Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Tegaskan Tak Ada Jalur Belakang Urus Program MBG
Sudaryono menegaskan, tujuan utama program tersebut bukan sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi memastikan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia memperoleh asupan gizi yang cukup dan berkualitas.
“Ini uang negara, uang rakyat. Maka semua prosesnya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menilai Program MBG juga memiliki efek ekonomi yang besar karena mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di daerah.
Melalui program tersebut, hasil produksi petani, peternak, dan nelayan dapat terserap secara berkelanjutan sehingga perputaran anggaran negara turut menggerakkan ekonomi desa.
Ia bahkan menyebut Program MBG sebagai instrumen strategis untuk mengatasi persoalan kelebihan produksi yang selama ini kerap membuat hasil panen dan produk pangan terbuang.
“Program ini ibarat Pac-Man, jadi apa saja dimakan. Kalau dulu ada yang membuang susu, membuang wortel, atau hasil panen lainnya, insyaallah dengan program ini hal itu tidak akan terjadi lagi. Tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan,” katanya.
Meski demikian, Sudaryono mengakui tantangan terbesar yang masih perlu dibenahi adalah aspek distribusi agar seluruh hasil produksi masyarakat dapat terserap secara optimal dan merata.
Tegas soal Pencatutan Nama
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga menyampaikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarganya untuk menawarkan proyek atau meminta imbalan terkait Program MBG.
Ia menegaskan tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk menjanjikan kemudahan memperoleh proyek, mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun mengurus kepentingan tertentu atas namanya.
Apabila menemukan praktik tersebut, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
“Kalau ada yang mengatasnamakan saya atau keluarga saya untuk menawarkan proyek, meminta uang, atau menjanjikan sesuatu, itu bukan dari kami,” tegasnya.
Sudaryono memastikan seluruh persoalan di lingkungan BGN ke depan akan diselesaikan melalui mekanisme resmi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan pengambilan keputusan tidak boleh lagi dilakukan melalui jalur informal atau pertemuan tertutup yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Sebagai bentuk komitmen, Sudaryono juga membantah berbagai isu yang mengaitkan dirinya dengan pengelolaan SPPG maupun dapur MBG.
“Nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur maupun SPPG,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan awal Sudaryono dalam memimpin BGN, sekaligus sinyal bahwa pembenahan tata kelola dan transparansi Program MBG akan menjadi fokus utama pemerintah ke depan.
