menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah pola kerja untuk mengejar serapan APBD 2026 yang hingga Agustus baru mencapai 40,96 persen.
Appi menilai angka tersebut masih jauh dari ideal. Sebab, memasuki Agustus, serapan anggaran seharusnya sudah berada di kisaran 70 persen dan mulai bergerak menuju 80 persen.
Pemkot Makassar pun memasang target serapan sekitar 95 persen hingga akhir tahun anggaran.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Appi saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi program serta kegiatan Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026).
Appi menegaskan, rendahnya serapan APBD bukan semata-mata persoalan administrasi. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
BACA JUGA:
Lahan Makassar Makin Terbatas, Appi Salurkan Bantuan untuk Petani
“Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Dalam evaluasi tersebut, Appi mengurai sejumlah persoalan yang dinilai menjadi penyebab lambatnya realisasi belanja. Mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, administrasi, arus pembayaran hingga persoalan sumber daya manusia.
Pada tahap perencanaan, Appi menyoroti masih adanya kegiatan yang belum benar-benar siap dieksekusi tetapi sudah dimasukkan dalam anggaran.
Kondisi tersebut membuat pekerjaan tertunda dan berpotensi menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” katanya.
Persoalan pengadaan juga menjadi perhatian. Appi menyebut dokumen yang belum siap, proses tender yang terlambat, desain belum tuntas hingga kendala di lapangan dapat membuat pelaksanaan program ikut tersendat.
Ia meminta setiap OPD menghitung risiko sejak awal, termasuk mengantisipasi perubahan musim yang berpotensi menghambat pekerjaan.
“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” tuturnya.
Tak hanya proses pekerjaan, Appi juga menyoroti sistem pembayaran kepada pihak ketiga.
Menurutnya, pembayaran termin tidak seharusnya menumpuk pada penghujung tahun hanya karena arus kas tidak direncanakan dengan baik.
“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol,” ujarnya.
Appi juga mengingatkan agar pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dilakukan terlalu sering.
Pejabat yang diberi tanggung jawab, kata dia, harus memahami program, proses pelaksanaan hingga target yang harus dicapai.
Dalam rapat tersebut, Appi meminta OPD tidak hanya melihat angka serapan keuangan, tetapi juga membandingkannya dengan realisasi fisik pekerjaan.
Menurutnya, serapan anggaran yang tinggi belum tentu menunjukkan kinerja yang baik apabila progres fisiknya masih rendah.
Sebaliknya, pekerjaan yang secara fisik sudah tinggi tetapi serapan keuangannya masih rendah juga harus mendapat perhatian serius.
“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.
Sementara kondisi ketika realisasi fisik dan keuangan sama-sama rendah dinilai sebagai situasi paling buruk.
“Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin,” kata Appi.
Karena itu, Appi meminta hasil evaluasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan rapat. Ia ingin persoalan yang ditemukan segera ditindaklanjuti masing-masing OPD.
Appi juga menegaskan evaluasi tahun ini harus menjadi titik awal pembenahan sistem kerja Pemkot Makassar.
Ia berharap persoalan rendahnya serapan anggaran tidak kembali terulang pada tahun berikutnya.
“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” pungkasnya.
