menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar membawa sejumlah inovasi pembangunan kota sehat ke forum internasional di Sydney, Australia. Urban farming hingga digitalisasi layanan publik melalui super apps Lontara+ menjadi praktik yang dipaparkan di hadapan peserta dari berbagai negara.
Makassar menjadi satu-satunya kota dari Pulau Sulawesi yang diundang dalam Forum Kota Sehat ke-11 yang digelar selama tiga hari, 1-3 September 2026, di Kensington, Kampus University of New South Wales (UNSW), Sydney.
Pemkot Makassar diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Dr Firman Hamid Pagarra. Ia didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah.
Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah negara untuk membahas tantangan pembangunan kota sehat.
Makassar diundang karena dinilai memiliki pengalaman dan praktik yang relevan dalam pengembangan kota sehat oleh WHO.
BACA JUGA:
103 Ribu Pekerja Rentan di Makassar Kini Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Di hadapan peserta forum, Firman memaparkan tantangan yang dihadapi Makassar dalam membangun kota sehat, mulai dari tekanan urbanisasi, kepadatan penduduk hingga perubahan iklim.
Menurut Firman, konsep kota sehat tidak bisa hanya bertumpu pada pembangunan rumah sakit maupun layanan kesehatan.
Kondisi lingkungan, ketahanan pangan, pengelolaan sampah hingga kecepatan pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam membangun kota yang sehat.
Salah satu praktik yang dibawa Makassar adalah pengembangan urban farming. Program tersebut diposisikan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong pengelolaan lingkungan.
“Jadi Kota Makassar dipilih langsung oleh WHO sebagai kota sehat. Kota sehat yang kita bangun bukan hanya orangnya yang sehat, tetapi juga lingkungan yang sehat. Urban farming menjadi salah satu bagian dari upaya ketahanan pangan sekaligus mendorong pengelolaan lingkungan dan sampah menuju Makassae zero waste,” ucapnya.
Selain urban farming, Pemkot Makassar memaparkan inovasi digitalisasi pelayanan publik melalui super apps Lontara+.
Firman menjelaskan, sebelum dilakukan integrasi, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Makassar memiliki aplikasi pelayanan masing-masing.
Jumlahnya mencapai sekitar 358 aplikasi.
Kondisi tersebut kemudian diubah dengan mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam satu platform, yakni Lontara+.
Konsep tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan di bidang kesehatan.
“Nah, Konsepnya dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan,” ungkapnya.
Firman mengatakan, laporan masyarakat yang masuk melalui Lontara+ dapat diteruskan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan tindak lanjut di lapangan.
“Ketika masyarakat menyampaikan laporan ke Lontara+, lalu diteruskan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan tindak lanjut di lapangan. Teknologi harus membuat pemerintah semakin dekat dengan masyarakat, bukan justru membuat pelayanan menjadi semakin rumit,” lanjut Firman.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi salah satu pesan penting yang dibawa Pemkot Makassar dalam forum internasional tersebut.
Di akhir pemaparannya, Firman menyampaikan visi Pemkot Makassar dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif.
Pemkot Makassar ingin memastikan layanan kesehatan dapat diakses masyarakat dengan mudah, tepat dan gratis tanpa membedakan usia maupun latar belakang.
Mulai anak-anak hingga lansia diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Konsep tersebut, kata Firman, tidak berdiri sendiri. Pembangunan kota sehat Makassar dihubungkan dengan ekosistem digitalisasi pelayanan publik.
Forum Kota Sehat ke-11 di Sydney menjadi kesempatan bagi Makassar untuk menunjukkan bahwa inovasi dalam membangun kota sehat tidak hanya lahir dari kota-kota besar dunia.
Dari Makassar, praktik lokal dikembangkan untuk menjawab tantangan global, dengan mendorong kota tetap sehat, tangguh, inklusif dan mampu memberikan pelayanan yang berdampak bagi warganya.
