menitindonesia, MAKASSAR – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan bakal menggelar diskusi publik bertema “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah”.
Diskusi yang digelar melalui Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulsel itu akan berlangsung di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (4/9/2026), mulai pukul 19.00 WITA.
Forum tersebut akan membedah relasi antara partai politik, demokrasi lokal, dan arah otonomi daerah di tengah kuatnya pengaruh politik nasional terhadap daerah.
Sejumlah tokoh dari latar belakang berbeda bakal menjadi narasumber. Mereka yakni Presidium MW KAHMI Sulsel Ni’matullah RB, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie, serta akademisi FISIP Universitas Hasanuddin Dr Adi Suryadi Culla, MA.
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, mengatakan diskusi tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap perkembangan demokrasi lokal dan masa depan desentralisasi di Indonesia.
Menurut Asri, otonomi daerah tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
BACA JUGA:
Momen HUT Toraja ke-779, Pemprov Sulsel Beri Bantuan Rp7 Miliar ke Pemkab Tana Toraja
Lebih jauh, otonomi daerah menyangkut ruang bagi masyarakat di daerah untuk menentukan arah pembangunan dan masa depannya sendiri.
“Kita ingin mendiskusikan kembali posisi partai politik dalam konteks otonomi daerah. Apakah partai selama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi dan kepentingan daerah, atau justru semakin terseret ke dalam pola politik yang terlalu tersentralisasi,” ujar Asri dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, pertanyaan tersebut semakin relevan karena dinamika politik nasional memiliki pengaruh besar terhadap proses politik di daerah.
Padahal, partai politik memiliki posisi strategis dalam demokrasi. Partai berperan dalam rekrutmen kepemimpinan politik, pencalonan kepala daerah, pembentukan kebijakan, hingga menyalurkan kepentingan masyarakat.
Asri berharap diskusi tersebut tidak sekadar menjadi ruang untuk mengkritik partai politik. Forum itu, kata dia, harus mampu melahirkan perspektif mengenai cara memperkuat kembali peran partai dalam demokrasi lokal.
“Kita ingin diskusi ini tidak berhenti pada kritik terhadap partai politik. Yang jauh lebih penting adalah mencari perspektif tentang bagaimana partai politik dapat kembali memperkuat demokrasi lokal dan memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai persoalan otonomi daerah tidak bisa dipisahkan dari kualitas kepemimpinan politik di daerah.
Desentralisasi, menurut Asri, akan kehilangan makna jika pelimpahan kewenangan kepada daerah tidak dibarengi penguatan kapasitas institusi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Karena itu, ia ingin forum tersebut melahirkan gagasan yang lebih konkret terkait hubungan antara partai politik, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat.
“Kita membutuhkan percakapan yang lebih substantif tentang masa depan otonomi daerah. Bukan hanya siapa yang memperoleh kewenangan, tetapi untuk apa kewenangan itu digunakan dan sejauh mana masyarakat daerah mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.
Selain membahas politik lokal dan otonomi daerah, diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya LPMD KAHMI Sulsel menghidupkan kembali tradisi intelektual dan ruang pertukaran gagasan di lingkungan KAHMI.
Asri mengatakan tema diskusi kali ini terinspirasi dari sejumlah tulisan kader KAHMI yang dihimpun dalam buku Mozaik Insan Cita, terbitan LPMD KAHMI Sulsel tahun lalu.
Menurutnya, KAHMI memiliki modal intelektual yang besar karena para alumninya tersebar di berbagai sektor, mulai dari politik, pemerintahan, akademisi, dunia usaha, media, hingga organisasi masyarakat sipil.
Modal tersebut dinilai perlu dikonsolidasikan menjadi gagasan yang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan publik.
“KAHMI tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi alumni. Ada tanggung jawab intelektual dan sosial yang harus terus kita jaga. Karena itu, LPMD ingin menghadirkan forum-forum yang memungkinkan berbagai perspektif bertemu, berdialog, bahkan berbeda pandangan secara sehat,” tutur Asri.
Ia berharap diskusi ini menjadi awal dari rangkaian kajian yang lebih panjang mengenai politik lokal, desentralisasi, dan masa depan pembangunan daerah.
Terlebih, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik dan pemerintahan nasional. Karakter sosial, ekonomi, dan politik Sulsel yang beragam dinilai menjadi modal penting untuk membaca bagaimana demokrasi dan otonomi daerah berjalan di tingkat lokal.
“Sulsel punya pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang. Karena itu, kita ingin menjadikan forum ini sebagai salah satu ruang untuk membaca masa depan daerah dari perspektif yang lebih kritis, terbuka, dan berbasis gagasan,” kata Asri.
Diskusi publik tersebut terbuka secara gratis bagi warga KAHMI dan HMI. Mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat umum juga dipersilakan mengikuti forum tersebut.
