menitindonesia, MAKASSAR – Sampah organik di Kota Makassar dibidik untuk diubah menjadi sumber ekonomi baru. Pemerintah Kota Makassar menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) menyiapkan pengolahan sampah terintegrasi dengan budidaya maggot hingga menjadi bahan pakan ayam.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi Fakultas Peternakan Unhas bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Program ini diarahkan melalui skema Low Carbon Development Initiative-Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF). Pada tahap awal, sedikitnya 50 titik percontohan budidaya maggot akan disiapkan di Kota Makassar.
Dekan Fakultas Peternakan Unhas, Prof Syahdar Baba, mengatakan persoalan sampah organik di Makassar membutuhkan penanganan dari hulu hingga hilir.
“Selama ini sampah itu masalah utama di Kota Makassar, apalagi yang organik. Maka kita butuh kolaborasi untuk pemilihan dan pengelolaan dengan baik,” kata Syahdar.
BACA JUGA:
PDGI Fun Run 5K di CPI Makassar Siap Digelar, Peserta Tembus 500 Orang
Unhas kemudian menawarkan konsep ekosistem yang menghubungkan pengolahan sampah, budidaya maggot, hingga peternakan ayam Alope Unhas.
“Jadi, kami punya model ekosistem yang kami coba bangun, bagaimana mengelola sampah ini diintegrasikan dengan faktor-faktor yang lainnya,” ujarnya.
Konsep tersebut memanfaatkan sampah organik sebagai media budidaya maggot. Maggot yang dihasilkan selanjutnya diolah menjadi bahan pakan karena memiliki kandungan protein yang dibutuhkan dalam peternakan ayam.
“Melalui skema ini, kami di Unhas akan mengambil peran pengelolaan sampah mulai dari sisi hulu hingga hilir,” tuturnya.
Syahdar menjelaskan, Unhas akan menyiapkan baby maggot atau bibit maggot. Selanjutnya, kelompok masyarakat yang dibina Pemkot Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan membesarkan maggot tersebut.
Setelah siap, maggot akan kembali diambil dan diolah Unhas menjadi bahan pakan. Unhas juga akan membantu sisi pemasaran agar hasil budidaya masyarakat memiliki jalur pemanfaatan yang jelas.
“Kami menawarkan Pak Wali bagaimana kalau ini dibikin ekosistemnya. Unhas menyiapkan pengolahannya, pengelolaan dan pemasaran maggotnya, pengolahannya sampai menjadi pakan, dan juga menyiapkan baby maggot,” jelasnya.
Menurut Syahdar, pola tersebut dibuat agar masyarakat tidak hanya diminta membudidayakan maggot, tetapi juga memiliki kepastian bibit dan pemanfaatan hasil.
“Jangan orang bikin maggot semua, ternyata tidak ada yang beli. Pas mau dilanjutkan, tidak ada lagi tersedia bibitnya dan segala macam,” ungkapnya.
“Kami karena Unhas punya fungsi pendidikan dan segala macam, maka kami masuk di hulu dan hilirnya,” lanjutnya.
Untuk tahap awal, Unhas menargetkan minimal 50 titik percontohan. Namun, lokasi tersebut tidak langsung ditetapkan.
Syahdar mengatakan Pemkot Makassar nantinya akan memberikan sejumlah titik potensial untuk kemudian dilakukan asesmen oleh tim Unhas. Hasil asesmen menjadi dasar sebelum program dijalankan.
“Minimal 50. Nanti kami asesmen. Kalau Pak Wali sudah memberikan titik-titiknya, kami akan asesmen. Dari hasil asesmen itu baru kita coba eksekusi,” katanya.
Menurut Syahdar, model yang ditawarkan Unhas berbeda karena budidaya maggot langsung dihubungkan dengan kebutuhan sektor peternakan.
“Kalau di Indonesia ada dikembangkan teman-teman di Jawa Barat, tapi tidak seperti model kemitraan ini,” terangnya.
“Kalau kita sudah terintegrasi dengan peternakan. Jadi tidak perlu lagi kita berpikir ke mana-mana, yang penting efisien, masuk menjadi pakan,” tambahnya.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi tersebut.
Menurut Munafri, pengolahan sampah dengan pola tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah organik yang masuk ke sistem pengelolaan kota.
Program itu juga diarahkan untuk membangun rantai ekonomi baru yang melibatkan masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi hingga sektor peternakan.
“Melalui pola ini, pengelolaan sampah tidak berhenti pada proses pengurangan volume sampah, tetapi dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem produktif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor peternakan,” kata Munafri.
