menitindonesia, MAKASSAR – Rencana Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadirkan teknologi desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum di wilayah kepulauan mendapat dukungan DPRD Makassar.
Anggota DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menilai teknologi desalinasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses air bersih yang selama ini dihadapi masyarakat kepulauan.
“Ini memang salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tahu sendiri jumlah populasi yang cukup padat di beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Lumu-lumu, Bone Tambung, dan Langkai,” kata Ray, Jumat (2/10/2026).
Namun, Ray mengingatkan Pemkot Makassar agar rencana tersebut tidak berhenti pada pengadaan alat. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan anggaran operasional dan perawatan agar fasilitas desalinasi dapat digunakan dalam jangka panjang.
Dia menyoroti risiko korosi karena peralatan bersentuhan langsung dengan air laut. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi usia dan kinerja mesin jika tidak dibarengi perawatan rutin.
BACA JUGA:
Makassar Jadi Pilot Project Reformasi JKN, Uji Coba 3 Sistem Kesehatan
“Yang perlu kita sama-sama berikan masukan, bagaimana alat ini bisa disiapkan juga biaya maintenance-nya. Alat-alat seperti itu yang bersentuhan dengan air laut mempunyai tingkat korosi yang cukup tinggi,” ujarnya.
Ray juga meminta Pemkot memastikan peralatan yang digunakan memiliki kualitas memadai sehingga proses pengolahan air laut menjadi air tawar dapat berjalan optimal.
“Kita berharap alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang proper, yang memungkinkan proses desalinasi ini bisa berjalan secara maksimal untuk bisa memberikan suplai air bersih dan air minum kepada masyarakat di kepulauan,” katanya.
Selain biaya perawatan, kebutuhan tenaga operasional juga harus diperhitungkan. DPRD meminta seluruh kebutuhan anggaran dipetakan sejak awal, termasuk biaya pengoperasian hingga perbaikan apabila terjadi kerusakan.
“Kita coba lihat di mana pemerintah Kota Makassar melakukan cantolan di pagu anggarannya. Kalau desalinasi ini jalan di kepulauan, diperlukan tenaga-tenaga operasional, kemudian persiapan untuk membiayai mungkin perawatan atau kerusakan yang terjadi di situ,” jelasnya.
Ray menilai penyediaan air bersih melalui teknologi desalinasi dapat menjadi bagian dari penguatan pelayanan dasar bagi warga kepulauan. Namun, keberlanjutan program harus ditopang sistem operasional dan anggaran yang jelas.
Selain air bersih, Ray menyebut pembangunan dermaga juga menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat kepulauan. Infrastruktur tersebut menjadi akses utama warga untuk mobilitas menuju dan dari pulau.
“Di kepulauan itu yang pertama dibutuhkan adanya pembangunan dermaga. Dermaga menjadi salah satu aspek utama dalam hal mengakses ke kepulauan,” katanya.
Menurut Ray, keberadaan dermaga berkaitan dengan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari akses pendidikan, pekerjaan hingga pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.
Dia mengatakan pembangunan infrastruktur kepulauan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan karena kewenangannya tidak seluruhnya berada di tangan Pemkot Makassar.
“Ini perlu ada kolaborasi yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar memberikan aspirasi, namun kemudian aspirasi ini bisa dijemput oleh pemerintah kota untuk dikirimkan ke pemerintah provinsi di Sulawesi Selatan,” tukasnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar berencana menerapkan teknologi desalinasi berbasis Reverse Osmosis (RO) di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Teknologi tersebut dirancang mengolah air laut menjadi air tawar yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum setelah melalui proses pemurnian dan memenuhi standar kualitas.
Rencana itu dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara terkait teknologi pengolahan air laut menjadi air minum di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Munafri mengatakan teknologi tersebut menjadi salah satu opsi untuk mengatasi keterbatasan air bersih yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah pulau.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” kata Munafri.
Sistem tersebut dirancang menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif penyediaan air bersih yang lebih mandiri di wilayah kepulauan.
Munafri menegaskan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
