menitindonesia, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah melalui APBN mulai 2027.
Kebijakan tersebut telah disepakati DPR dan pemerintah dengan alokasi anggaran Rp23 triliun. Mayoritas PPPK yang dibiayai merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah.
Andi Sudirman mengatakan kebijakan itu sejalan dengan usulan agar pembiayaan PPPK disamakan dengan PNS dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara para PPPK tetap bertugas di daerah.
“Alhamdulillah, itu usulan kita kemarin bahwa sebaiknya PPPK disamakan dengan PNS dan menjadi beban APBN untuk kemudian tetap bisa mengabdi di daerah,” kata Andi Sudirman dikutip Sabtu, (3/10/2026).
Menurut dia, pengalihan pembiayaan tersebut menjadi terobosan karena selama ini gaji PPPK menjadi salah satu beban anggaran pemerintah daerah.
BACA JUGA:
Ditemani Gubernur Sulsel, Kepala BGN Resmikan SPPG di Takalar
Kondisi itu semakin terasa ketika daerah harus menghadapi keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Penantian PPPK kita lebih ada kejelasan tentang bagaimana kemudian pusat bisa mengambil alih. Karena memang pembebanan secara keseluruhan di daerah tidak bisa ter-cover sepenuhnya karena keterbatasan dan efisiensi yang terjadi di daerah,” ujarnya.
Dengan pembiayaan beralih ke APBN, Andi Sudirman menyebut pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mengalokasikan anggaran ke program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
“Ini sangat membantu fiskal daerah, alhamdulillah,” katanya.
Ia juga berharap kebijakan tersebut memberi kepastian bagi PPPK dalam menjalankan tugas, terutama guru dan tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Kita sangat bersyukur, saya yakin Bapak Presiden selalu memperhatikan daerah. Penambahan-penambahan itu tentu akan menambah semangat pelayanan di daerah,” tuturnya.
