Menteri Agama, Nasaruddin Umar saat memberikan sambutan di International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 yang melahirkan organisasi internasional para imam besar dunia, The International Assembly of Mosque Imams (IAMI). (ist)
menitindonesia, JAKARTA – International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 melahirkan organisasi internasional para imam besar dunia, The International Assembly of Mosque Imams (IAMI).
Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dipercaya menjadi presiden pertama organisasi tersebut.
Kesepakatan pembentukan IAMI menjadi salah satu hasil utama IGIC 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 25-27 September 2026. Forum ini diikuti imam besar, mufti, dan delegasi dari 46 negara.
Peserta datang dari berbagai kawasan, mulai dari Eropa, Amerika Latin, Asia hingga Asia Tenggara. Imam besar masjid terbesar di Eropa yang berada di Roma turut hadir, bersama perwakilan Argentina, negara-negara Skandinavia, Prancis, Inggris, Uzbekistan, Pakistan, India, dan Malaysia.
Dari Indonesia, seluruh pengurus Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) serta imam besar dari berbagai provinsi ikut ambil bagian.
Terpilihnya Nasaruddin Umar sebagai Presiden IAMI mendapat sambutan dari para imam besar dan delegasi yang hadir. Nasaruddin mengaku menerima amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan meminta dukungan para imam besar dunia.
“Saya merasa tidak pantas untuk dipilih menjadi pimpinan imam besar; saya takut mengecewakan harapan dari sini. Karena itu, jika ini memang kehendak-Nya memilih saya sebagai pimpinan, saya harap agar dapat memahami kelemahan saya dan membantu saya mengatasi kelemahan itu,” kata Nasaruddin di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Nasaruddin mengatakan siap mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk menjalankan amanah tersebut demi kemaslahatan umat.
Ia menegaskan, IAMI diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertemuan para imam. Organisasi ini harus menjadi wadah kerja sama internasional untuk memperkuat peran masjid dalam kehidupan masyarakat.
Menurut Nasaruddin, masjid tidak semestinya hanya dipandang sebagai tempat ibadah. Masjid harus kembali menjadi pusat pendidikan, pemberdayaan masyarakat, konsultasi, pertemuan, hingga ruang yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat.
“Masjid itu kita harus mengubah. Selama ini umat yang memberdayakan masjid, tetapi kita harus membalik, masjidlah yang harus memberdayakan umat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pada masa Rasulullah SAW, fungsi masjid jauh lebih luas daripada sekadar tempat pelaksanaan ibadah.
“Masjid itu bukan hanya tempat, tetapi juga tempat pemberdayaan umat, masjid itu sekretariat Negara, sekretariat pemberdayaan Imam, Masjid juga baitul Mal, pada zamannya,” katanya.
IAMI dibentuk sebagai respons atas berbagai masukan yang muncul selama IGIC 2026. Organisasi ini dirancang sebagai platform internasional permanen yang mempertemukan para imam dan pemimpin agama untuk bertukar pengetahuan, memperkuat kerja sama, mendorong wacana keagamaan yang damai, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pembentukan IAMI juga dilatarbelakangi tantangan yang dihadapi umat dan masyarakat global, seperti intoleransi beragama, fragmentasi sosial, kemiskinan, persoalan lingkungan, isu kepemudaan, misinformasi, krisis kemanusiaan, hingga kebutuhan memperkuat dialog antaragama.
IAMI memiliki visi menjadi platform global yang menyatukan para imam dalam membangun komunitas harmonis, kepemimpinan keagamaan yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perdamaian berkelanjutan.
Presiden IAMI akan menjadi representasi utama organisasi di tingkat internasional, memimpin Dewan Tertinggi, mengoordinasikan keterlibatan diplomatik dan keagamaan, serta menjalankan misi organisasi. Masa jabatan presiden ditetapkan tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali.
Ada lima pilar strategis IAMI, yakni Keharmonisan Masjid, Kepemimpinan Imam, Diplomasi Keagamaan, Perdamaian Global dan Aksi Kemanusiaan, serta Masjid dan Komunitas yang Berkelanjutan.
Sekretariat permanen IAMI berkedudukan di Jakarta. Sementara kantor wilayah akan ditempatkan di Kuala Lumpur untuk kawasan Asia, Kairo untuk Timur Tengah, Nairobi untuk Afrika, London untuk Eropa, New York untuk Amerika Utara, Rio de Janeiro untuk Amerika Selatan, serta Canberra untuk Australia dan Pasifik.
IAMI juga akan menggelar pertemuan virtual bulanan para imam besar dunia untuk membahas berbagai persoalan keumatan.
Nasaruddin mengatakan, pada tahap berikutnya, forum tersebut diharapkan dapat melibatkan pemimpin rumah ibadah dari agama lain untuk membicarakan isu kemanusiaan dan lingkungan.
“Kita tidak akan berbicara politik praktis atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan bersama, melainkan menyamakan wawasan bahwa kemanusiaan itu satu,” tuturnya.
Selain membentuk IAMI, IGIC 2026 menghasilkan kesepakatan bersama bertajuk “Jakarta Understanding”. Dokumen tersebut menempatkan para imam sebagai salah satu aktor penting dalam diplomasi keagamaan dan upaya membangun perdamaian dunia.
“Melalui Jakarta Understanding, para Imam Besar menyampaikan pesan bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama umat manusia dan masjid bisa menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan,” ujar Nasaruddin.
Jakarta Understanding memuat tujuh komitmen utama. Para imam didorong menjalankan peran bukan hanya sebagai pemimpin ibadah, tetapi juga mediator konflik, pemersatu keberagaman, dan penuntun moral masyarakat.
Para imam juga didorong menjadi agen perdamaian, memperkuat pendidikan karakter, moderasi, toleransi, kasih sayang, penghormatan terhadap perbedaan, serta literasi digital.
Komitmen lainnya mencakup perjuangan terhadap keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan, penguatan diplomasi keagamaan dan dialog lintas iman, penolakan ekstremisme, kekerasan, penyalahgunaan agama, hoaks dan ujaran kebencian.
Jakarta Understanding juga menekankan pentingnya kesadaran ekoteologis dan perlindungan lingkungan, kolaborasi global dengan pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat sipil, serta dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
“Jakarta Understanding juga menggarisbawahi bahwa diplomasi keagamaan dapat memperkuat diplomasi antarbangsa, serta menegaskan dukungan penuh terhadap hak rakyat Palestina,” kata Nasaruddin.