menitindonesia, MAKASSAR – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti ketidakjelasan masa jabatan anggota DPRD menyusul rencana pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal.
Dia meminta kalangan akademisi memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi persoalan masa transisi tersebut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Taufan mengatakan, pemisahan pemilu nasional dan lokal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berdampak pada perubahan tahapan penyelenggaraan pemilu. Kebijakan itu juga menyisakan persoalan serius terkait keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD serta mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.
Politisi Partai Golkar asal Sulawesi Selatan itu menjelaskan, berdasarkan skema yang tengah dibahas, pemilu nasional direncanakan berlangsung pada 2029. Sementara pemilu lokal baru akan digelar pada 2031.
Jarak dua tahun antara kedua penyelenggaraan pemilu tersebut dinilai membutuhkan pengaturan yang jelas, terutama menyangkut status anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih melalui pemilu sebelumnya.
Taufan mempertanyakan bagaimana mekanisme pengisian kekosongan waktu tersebut. Apakah masa jabatan anggota DPRD akan diperpanjang hingga pemilu lokal 2031 atau pemerintah dan DPR perlu menyiapkan pemilu transisi.
Menurutnya, kedua opsi tersebut harus dikaji secara serius dengan mempertimbangkan kepastian hukum sekaligus efisiensi anggaran negara.
“Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan dalam keterangannya, Selasa (17/11).
Karena itu, Taufan meminta para akademisi tidak hanya menyampaikan kajian teoritis, tetapi juga menawarkan solusi konkret mengenai desain masa transisi pemilu.
Dia menilai, persoalan masa jabatan anggota DPRD harus mendapatkan kepastian sejak proses penyusunan RUU Pemilu agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tata kelola pemerintahan di kemudian hari.